Golkar Minta Pembangunan Nasional Fokus Mitigasi Bencana

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya menegaskan setiap kebijakan pembangunan nasional maupun daerah harus disusun dengan pendekatan mitigasi dan respons cepat terhadap bencana.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyampaikan rangkaian bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Sumatera kembali mengingatkan Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Oleh karena itu, aspek kebencanaan harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan.

“Partai Golkar merasakan keprihatinan dan empati yang mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak bencana alam,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Menurut Bahlil, pembangunan nasional tidak boleh mengabaikan penataan ulang kawasan hutan, khususnya sebagai daerah tangkapan air. Upaya tersebut dinilai penting untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan longsor yang kerap terjadi di berbagai daerah.

Partai Golkar, lanjut Bahlil, berkomitmen untuk terus hadir membangun solidaritas dan berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penanganan bencana.

Bentuk komitmen itu antara lain melalui penghapusan utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi masyarakat terdampak, percepatan penyediaan hunian yang layak, serta pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan infrastruktur.

Selain itu, Partai Golkar juga mengawal pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Salah satu poin utama dalam pembahasan tersebut adalah perpanjangan dan peningkatan Dana Otonomi Khusus sebagai instrumen pendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Aceh.

“Partai Golkar juga mendorong adanya dukungan fiskal untuk mempercepat proses perbaikan dan pemulihan di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Sumatera Barat,” pungkas Bahlil.

Melalui rekomendasi Rapimnas ini, Partai Golkar menegaskan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan tangguh terhadap bencana demi melindungi keselamatan masyarakat serta menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.