Rapimnas Golkar Usul Pilkada Dipilih DPRD, Ini Alasannya

Jakarta, Beritasatu.com - Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, salah satunya mengusulkan agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan rekomendasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan menitikberatkan pada keterlibatan serta partisipasi publik dalam proses demokrasi. 

“Partai Golkar mengusulkan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” ujar Bahlil keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Menurut Bahlil, mekanisme tersebut dinilai dapat memperkuat sistem demokrasi perwakilan sekaligus menjadi solusi atas berbagai persoalan teknis dan biaya tinggi dalam penyelenggaraan pilkada langsung.

Terkait pelaksanaan pemilihan umum, Partai Golkar juga merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka. Penyempurnaan itu mencakup aspek teknis penyelenggaraan, kualitas penyelenggara, serta tata kelola pemilu agar terwujud pemilu yang jujur dan adil.

Pada sisi lain, Golkar menilai penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) menjadi pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Menurut Bahlil, kedua elemen tersebut berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan negara.

“Penguatan civil society dan algorithm society diarahkan untuk memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna, termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab,” jelasnya.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menggelar Rapimnas pada Sabtu (20/12/2025) di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta. Agenda ini menjadi Rapimnas pertama pada periode kepemimpinan Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyampaikan Rapimnas tersebut bersifat internal dan dihadiri seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar tingkat provinsi. “Sifatnya lebih ke internal, kami tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir di Rapimnas,” ujar Sarmuji.

Rekomendasi Rapimnas Golkar ini dipastikan akan memicu diskursus publik terkait masa depan sistem pilkada dan arah demokrasi Indonesia ke depan.