PDIP Kritik Pemanggilan Rieke Oneng oleh KPK

Bekasi, Beritasatu.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pemanggilan Rieke Diah Pitaloka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai upaya pembungkaman. Langkah tersebut dipandang memiliki muatan politik terhadap kader yang kerap bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.

Pemanggilan anggota Komisi VI DPR tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Bekasi nonaktif, Ade Kuswara Kunang. Politikus PDIP Mohamad Guntur Romli mempertanyakan relevansi pemeriksaan Rieke, meskipun Bekasi merupakan wilayah daerah pemilihannya.

"Beliau aktivis yang vokal dan dekat dengan rakyat. Apa kaitan Teh Rieke dengan kasus bupati Bekasi? Jangan sampai partai yang kritis justru dihajar, sementara pihak yang dekat dengan kekuasaan dibiarkan," ujar Guntur, Rabu (7/1/2026).

Guntur membandingkan respons cepat KPK terhadap Rieke dengan sejumlah perkara besar lain yang dinilai jalan di tempat. Ia menyinggung kasus korupsi dana hibah yang menjerat anggota DPR Anwar Sadat sejak Januari 2025, serta dugaan gratifikasi yang menyeret politikus Ahmad Ali, yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Menurut Guntur, ketimpangan penanganan kasus ini menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda berdasarkan kedekatan politik. Apalagi, PDIP di parlemen saat ini sedang menyatakan sikap menolak wacana pengembalian pemilihan kepala daerah melalui legislatif.

Guntur menyayangkan jika energi penegak hukum justru habis untuk menyasar tokoh kritis, sementara aktor utama lainnya belum tersentuh secara mendalam.

Meski melayangkan kritik tajam, PDIP menyatakan akan tetap menghormati kewenangan hukum lembaga antirasuah tersebut. Guntur memastikan Rieke akan memenuhi panggilan sesuai prosedur jika surat resmi telah dilayangkan, namun ia mengingatkan KPK agar tetap menjaga independensi.

"Kami hormati kewenangan KPK sesuai undang-undang. Namun, kami mengingatkan agar KPK tidak menjadi alat kriminalisasi yang bisa menggerus kepercayaan publik," tegas Guntur.