Tolak Pilkada lewat DPRD, Bupati Lebak Buka Suara

Lebak, Beritasatu.com - Di tengah menguatnya wacana pemerintah pusat untuk mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dari sistem langsung oleh rakyat menjadi tidak langsung melalui DPRD, Bupati Lebak Hasbi Asydiki Jayabaya menyatakan sikap tegas menolak rencana tersebut.

Hasbi menilai, pilkada langsung masih menjadi instrumen demokrasi yang paling representatif karena melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Menurutnya, hak politik warga negara harus dijaga agar tetap setara, baik bagi masyarakat kelas bawah, menengah, maupun atas.

"Memang seharusnya pemilihan dilakukan secara langsung. Pemilihan langsung itu mewakili semua golongan masyarakat. Kalau dipilih oleh DPRD, itu tidak langsung," ujar Hasbi kepada wartawan saat ditemui seusai melakukan revitalisasi Alun-alun Rangkasbitung, Senin (5/1/2025).

Hasbi mengingatkan pemerintah pusat agar tidak mengulang praktik masa lalu ketika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ia menilai, sistem tersebut pernah menimbulkan berbagai persoalan serius, terutama terkait independensi kepala daerah dan keterwakilan suara masyarakat.

"Dahulu pernah terjadi pemilihan oleh DPRD. Jangan mengulang sejarah. Saat itu independensinya kurang dan suara masyarakat bawah tidak banyak didengar," tegasnya.

Menanggapi alasan mahalnya ongkos politik dalam pilkada langsung yang kerap dijadikan dasar wacana perubahan sistem, Hasbi mempertanyakan efektivitas pemilihan oleh DPRD dalam menekan biaya politik.

"Kalau alasannya karena ongkos politik mahal, apa bisa dijamin pemilihan oleh DPRD ongkos politiknya tidak mahal? Saya kira belum tentu," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam praktik pilkada langsung pun masih banyak kepala daerah yang terpilih tanpa politik uang. Sebaliknya, pemilihan melalui DPRD justru dinilai berpotensi memunculkan transaksi politik yang lebih tertutup dan sulit diawasi publik.

Sikap serupa juga disampaikan Wakil Bupati Lebak, Amir Hamzah. Ia menegaskan pilkada langsung tetap menjadi pilihan terbaik untuk menjaga kualitas demokrasi serta memastikan aspirasi masyarakat akar rumput tersalurkan secara adil.

"Pemilihan langsung itu lebih adil karena semua masyarakat punya hak suara yang sama. Kalau lewat DPRD, dikhawatirkan suara rakyat kecil makin tidak terdengar," kata Amir.