Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:47 WIB

Penulis: Theressia Sunday Silalahi | Editor: DM

URL berhasil di salin.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan penetapan gaji hakim ad hoc kini memasuki tahap akhir, yaitu tinggal menunggu penandatanganan Presiden Prabowo Subianto agar dapat segera diberlakukan. (Beritasatu.com/Theressia Sunday Silalahi)

Jakarta, Beritasatu.com - Penetapan gaji hakim ad hoc kini memasuki tahap akhir. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, kebijakan tersebut tinggal menunggu penandatanganan Presiden Prabowo Subianto agar dapat segera diberlakukan.

Prasetyo mengatakan seluruh proses administrasi, termasuk perhitungan besaran gaji, telah dirampungkan oleh pemerintah. “Tinggal menunggu teken tanda tangan Bapak Presiden,” ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/1/2026), saat ditanya terkait perkembangan kenaikan gaji hakim ad hoc.

Prabowo Segera Teken Perpres Kenaikan Gaji Hakim Ad Hoc

Prasetyo menjelaskan, salah satu tahapan penting yang telah diselesaikan adalah penetapan nominal gaji yang akan diterima para hakim ad hoc. Selain itu, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk memfinalisasi kebijakan tersebut. “Pekan lalu kami sudah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung. Semua sudah final,” ungkapnya.

Prasetyo menambahkan, setelah peraturan tersebut ditandatangani presiden, kebijakan kenaikan gaji hakim ad hoc akan langsung berlaku. Namun, saat diminta menjelaskan perbandingan besaran gaji hakim ad hoc dengan hakim karier, ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan peraturan presiden (Perpres) terkait kenaikan gaji hakim ad hoc. Pembahasan perpres tersebut telah rampung dan kini tinggal menunggu pengesahan.

Gaji Hakim Naik 280 Persen, Ini Kata DPR

Meski demikian, Prasetyo belum dapat memastikan waktu pasti penandatanganan perpres tersebut. Ia hanya menyebut pengesahan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Kebijakan ini sekaligus menjadi respons pemerintah atas aspirasi Forum Solidaritas Hakim Ad Hoc (FSHA), yang menyoroti stagnasi kesejahteraan hakim ad hoc selama lebih dari satu dekade. Aspirasi tersebut sebelumnya disampaikan FSHA dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi III DPR.

FSHA mencatat, pengaturan terakhir terkait kesejahteraan hakim ad hoc tertuang dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2013 dan belum pernah diperbarui hingga saat ini.