5 Tuntutan Guru Madrasah ke DPR RI

4. Dukungan terhadap perjuangan DPR dan Kemenag

Tuntutan keempat berupa dukungan terhadap langkah DPR RI dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) dalam memperjuangkan hak guru madrasah, khususnya terkait pengangkatan PPPK.

Mereka meminta proses tersebut tidak berjalan lambat karena keterlambatan implementasi kebijakan menjadi salah satu penyebab keresahan.

5. Kepastian pembayaran Tunjangan Profesi Guru

Tuntutan terakhir adalah kepastian pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) secara rutin. Selama ini, pencairan tunjangan disebut kerap terlambat sehingga menimbulkan persoalan finansial bagi para guru.

“Kalau seandainya TPG bisa dicairkan setiap tanggal 1, tidak akan ada guru madrasah demo,” tegas mereka.

Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengatakan persoalan ini tidak boleh berhenti di meja birokrasi dan perlu segera dituntaskan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, seperti Kemenag, Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

DPR RI telah memetakan substansi persoalan dan menyatakan kesiapan memfasilitasi rapat koordinasi lintas sektor guna mencari solusi terbaik bagi guru madrasah.

Selama ini, nasib guru madrasah swasta menjadi perhatian publik. Sebagian dari mereka dilaporkan hanya menerima honor sekitar Rp 300.000 per bulan meskipun telah mengabdi puluhan tahun.

Para guru menilai kondisi tersebut belum mencerminkan keadilan bagi profesi pendidik yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan nasional. Audiensi ini menjadi upaya konkret untuk memperjuangkan kesejahteraan serta memastikan sistem kepegawaian pemerintah lebih setara dan berpihak kepada guru madrasah.