Minta Tunggu Hasil Sidang Isbat, Menag Ungkap Hilal Tidak Terlihat

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut hingga saat ini posisi hilal masih berada pada minus dua derajat. Meski demikian, ia menegaskan pemerintah tetap menunggu hasil sidang isbat yang digelar malam ini, Selasa (17/2/2026) sebelum menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah.

Nasaruddin Umar menjelaskan, penentuan awal Ramadan saat ini bersifat lebih empiris karena didasarkan pada data pengamatan astronomis yang semakin akurat.

Sebelumnya, Indonesia menggunakan kriteria ketinggian hilal minimal 2 derajat. Namun, berdasarkan hasil riset, hilal pada ketinggian tersebut hampir mustahil terlihat. Karena itu, ambang batas dinaikkan menjadi 3 derajat untuk meningkatkan kepastian visibilitas.

Sementara itu, elongasi minimal 6,4 derajat merujuk pada batas fisis yang dikenal sebagai Danjon Limit, yakni batas minimal jarak sudut bulan dan matahari agar hilal memungkinkan untuk diamati.

“Kalau kita lihat perhitungan teknologi saat ini, wujud hilal saat terbenam matahari di Indonesia masih berada pada posisi minus 2 derajat 24 menit 42 detik hingga 0 derajat 58 menit 47 detik. Jadi, hampir mustahil bisa dirukyat,” jelas Nasaruddin Umar dalam keterangan resminya, Selasa (17/2/2026).

Ia menambahkan, selain faktor ketinggian dan elongasi, kondisi cuaca seperti mendung juga menjadi tantangan dalam pengamatan hilal.

“Jadi, memang berlapis-lapis tantangannya. Bisa saja hari ini mendung, atau ketinggian hilal dan sudut elongasinya rendah. Semua itu kita pertimbangkan secara cermat,” katanya.

Terkait kemungkinan adanya perbedaan penetapan awal Ramadan, Menag mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan.

Ia menegaskan, Indonesia telah berpengalaman menyikapi perbedaan penetapan 1 Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya tanpa menimbulkan konflik sosial.

“Indonesia tetap rukun dan telah berpengalaman dalam perbedaan penentuan 1 Ramadan pada tahun sebelumnya. Kita berpengalaman menyatu di tengah perbedaan,” ujarnya.

Menteri Agama berharap masyarakat tidak terjebak dalam perdebatan yang tidak produktif.

“Saya berharap tidak ada perdebatan di masyarakat. Marilah kita hidup rukun di tengah perbedaan,” tuturnya.

Nasaruddin juga menegaskan, sidang isbat tetap menjadi mekanisme resmi pemerintah dalam menetapkan awal Ramadan 1447 Hijriah.

Secara historis, sidang isbat selalu menjadi rujukan nasional dalam menentukan awal Ramadan dan Idulfitri.

Dalam dua tahun terakhir memang terjadi dinamika perbedaan penentuan awal Ramadan di tengah masyarakat. Namun, Kementerian Agama terus berupaya menjadi jembatan pemersatu.

“Kalau kita lihat sejarah bangsa Indonesia, memang sidang isbat selalu jadi faktor penentu Lebaran dan puasa. Dalam dua tahun terakhir memang ada perkembangan dan perbedaan, tetapi kita berusaha menjadi media penyatu dalam penentuan hari penting keagamaan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perbedaan metode antara organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam merupakan bagian dari khazanah fikih yang telah lama dikenal.

Muhammadiyah, misalnya, selama ini menggunakan metode hisab sebagai penentu utama dan rukyat sebagai konfirmasi. Sementara sebagian ormas Islam lainnya menjadikan rukyat sebagai dasar utama dengan dukungan hisab.

“Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah tentunya perlu konfirmasi secara langsung dengan melihat posisi hilal dan diputuskan melalui sidang isbat,” tegasnya.

Tahun ini, pemantauan hilal dilakukan di 96 titik di seluruh Indonesia sebagai bagian dari ikhtiar ilmiah dan syar’i dalam menetapkan awal Ramadan.

Ia juga mengingatkan masyarakat mengenai kriteria visibilitas hilal (imkanur rukyat) yang digunakan Indonesia bersama negara-negara anggota MABIMS, yakni Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Kriteria tersebut menetapkan ketinggian hilal minimal 3 derajat di atas ufuk saat matahari terbenam dan elongasi (jarak sudut bulan–matahari) minimal 6,4 derajat.