Denda Lingkungan Tembus Rp 1,5 Triliun, KLH Kejar 1.369 Perusahaan

Martapura, Beritasatu.com - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus mengejar penegakan sanksi terhadap 1.369 perusahaan di 14 provinsi yang diduga melanggar aturan lingkungan dan berkontribusi terhadap terjadinya bencana.

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menyatakan pemerintah telah memetakan aktivitas usaha, termasuk 185 kegiatan tambang di Kalimantan Selatan, baik yang legal maupun ilegal.

“Sebagian sudah menyelesaikan kewajiban dengan membayar denda. Hingga saat ini, KLH telah menyetor sekitar Rp 1,5 triliun ke negara dari berbagai kasus,” ujar Hanif saat kunjungan kerja di Martapura, Kabupaten Banjar, Senin (20/4/2026).

Menurutnya, sejumlah kasus telah masuk proses hukum perdata melalui gugatan lingkungan hidup. Sementara itu, evaluasi lapangan terus dilakukan dengan melibatkan tim ahli guna memastikan kepatuhan terhadap aturan, terutama saat musim hujan yang berisiko memperparah dampak kerusakan lingkungan.

KLH juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk menindaklanjuti temuan aktivitas tambang ilegal sesuai kewenangan masing-masing. 

Selain itu, kementerian tengah mendalami dugaan keterkaitan antara aktivitas tambang dengan bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah. Penanganan dilakukan oleh tim penegakan hukum (Gakkum) KLH. “Penegakan hukum difokuskan pada penagihan denda dan kewajiban pemulihan lingkungan dari perusahaan pelanggar,” tegas Hanif.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus memastikan pemulihan lingkungan berjalan optimal sehingga risiko bencana seperti banjir dapat ditekan pada masa mendatang.