Sampah Laut Kian Parah, Pengelolaan di Darat Jadi Sumber Masalah

Makassar, Beritasatu.com – Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq mengakui persoalan sampah laut masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah yang belum terselesaikan.

Ia menegaskan, masalah sampah laut tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah daerah, karena sumber utamanya berasal dari pengelolaan sampah darat yang belum optimal secara nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Hanif seusai menghadiri penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) regional Mamminasata senilai Rp 3 triliun, di rumah jabatan gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu (4/4/2026).

Menurut Hanif, sebagian besar sampah laut berasal dari sampah darat yang tidak tertangani dengan baik, sehingga akhirnya terbawa ke perairan.

“Secara nasional, sampah darat yang baru terkelola itu sekitar 25%. Sekitar 60% masuk ke TPA, dan sisanya 40% terbuang di lingkungan, lalu bermuara ke laut,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuat penanganan sampah laut menjadi kompleks dan membutuhkan biaya besar. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara lintas sektor dan menjadi tanggung jawab bersama.

Meski demikian, pemerintah telah melakukan langkah kolaboratif di sejumlah wilayah prioritas, salah satunya Bali yang kerap mengalami penumpukan sampah laut akibat fenomena arus musiman.

“Di Bali, sampah laut terkumpul dari September sampai Februari. Penanganannya melibatkan TNI, Polri, dan pemerintah daerah,” tuturnya.

Hanif menambahkan, pemerintah saat ini telah membentuk tim nasional penanganan sampah laut. Namun, luasnya wilayah perairan Indonesia membuat peran pemerintah daerah tetap penting.

Pemerintah menargetkan penanganan sampah darat dapat diselesaikan pada 2029, sesuai arahan Presiden Prabowo, sebagai upaya menekan aliran sampah ke laut.

Ia juga menyoroti tantangan penanganan sampah di wilayah kepulauan, yang sumber masalahnya tetap berasal dari daratan.

Hanif menilai pembangunan PSEL menjadi bagian penting dari strategi nasional pengelolaan sampah berkelanjutan, karena dapat mengurangi sampah dari darat sekaligus menekan potensi pencemaran laut.

“Kalau darat selesai, laut akan ikut kering,” ucapnya.