Resmi Disahkan, UU PPRT Atur Perekrutan hingga Jaminan Sosial

Jakarta, Beritasatu.com – Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) akhirnya resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Selasa (21/4/2026), setelah mandek selama lebih dari dua dekade.

Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam perlindungan jutaan pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia, yang mayoritas merupakan perempuan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2025, jumlah PRT di Indonesia mencapai lebih dari 4 juta orang.

UU PPRT mengatur berbagai aspek krusial, mulai dari jaminan sosial, kesehatan, hingga perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menegaskan regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah praktik diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT.

“UU ini mengatur hubungan kerja yang harmonis dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan, sekaligus meningkatkan keterampilan serta kesejahteraan pekerja rumah tangga,” ujar Supratman, dikutip dari laman resmi Setneg, Rabu (22/4/2026).