Gus Ipul Jamin Muktamar NU 2026 Bebas Intervensi Politik

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memastikan penyelenggaraan Muktamar NU ke-35 pada Agustus 2026 tidak akan diintervensi kekuatan politik maupun kekuasaan tertentu.

Menurutnya, muktamar akan berlangsung independen sesuai mekanisme organisasi Nahdlatul Ulama. “Tidak ada. Saya pastikan tidak akan ada intervensi kekuasaan,” tegas Gus Ipul di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Gus Ipul juga optimistis Presiden Prabowo Subianto akan mendukung penuh pelaksanaan Muktamar NU sesuai aturan organisasi yang berlaku. Ia menilai Presiden Prabowo memahami posisi strategis Nahdlatul Ulama dalam perjalanan bangsa dan hubungan NU dengan pemerintah selama ini berjalan konstruktif.

Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo memiliki kedekatan dengan banyak tokoh dan ulama NU, termasuk para kiai dan pengasuh pondok pesantren. Terkait hal itu, ia yakin pemerintah tidak akan mencampuri pemilihan pimpinan dalam muktamar mendatang.

“Presiden sangat memahami peran strategis Nahdlatul Ulama. Presiden kenal baik tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, banyak kenal ulama, banyak kenal kiai, banyak kenal pengasuh pesantren. Jadi saya percaya Pak Presiden akan menyerahkan sepenuhnya mekanisme pemilihan pimpinan Nahdlatul Ulama kepada muktamar,” jelasnya.

Sebelumnya, PBNU telah resmi menetapkan Muktamar ke-35 NU akan digelar pada 1 hingga 5 Agustus 2026. Sementara itu, musyawarah nasional (munas) alim ulama dan konferensi besar (konbes) dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026 sebagai persiapan materi muktamar.

“Muktamar NU insyaallah akan dilaksanakan pada 1 sampai 5 Agustus 2026,” ujar Gus Ipul dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Meski jadwal pelaksanaan sudah dipastikan, lokasi muktamar hingga kini masih belum diputuskan. Sejumlah daerah disebut telah mengajukan diri menjadi tuan rumah, di antaranya Nusa Tenggara Barat (NTB), Sumatera Barat (Sumbar), dan Jawa Timur (Jatim).

Gus Ipul mengatakan seluruh usulan masih dibahas secara matang dengan mempertimbangkan akses, kesiapan sarana-prasarana, serta waktu persiapan yang cukup singkat.

“Semuanya nanti tentu tergantung pada hasil rapat dengan mempertimbangkan berbagai hal, termasuk akses, sarana-prasarana, dengan pertimbangan waktu yang sangat pendek, sekitar dua bulan,” pungkas Gus Ipul.