Mensos Gus Ipul Coret 11.000 Penerima Bansos karena Terlibat Judol

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan pemerintah telah mencoret lebih dari 11.000 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial yang terindikasi terlibat judi online sepanjang triwulan I 2026.

“Untuk tahun 2026 ini ada 11.000 lebih yang kami coret di triwulan I dan untuk triwulan II itu ada 75 KPM (keluarga penerima manfaat) yang kami coret,” kata Gus Ipul di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Menurut Gus Ipul, jumlah penerima bansos yang dicoret tahun ini menurun dibandingkan 2025. Pada tahun lalu, pemerintah sempat mencoret sekitar 600.000 penerima bansos yang diduga menyalahgunakan bantuan untuk aktivitas judi online.

Namun, sebagian penerima bansos pada 2025 sempat diaktifkan kembali setelah melalui proses verifikasi lapangan dan dinilai masih layak menerima bantuan sosial.

“Iya, tahun lalu kita sudah mencoret sekitar 600.000 waktu itu ya. Dan kemudian ada beberapa yang kita berikan untuk menerima kembali setelah mereka melakukan reaktivasi karena memang secara data yang kami temukan, mereka melalui ground check, mereka masih sangat membutuhkan bantuan sosial,” ujarnya.

Berbeda dengan kebijakan sebelumnya, Gus Ipul menegaskan pencoretan penerima bansos yang terlibat judi online pada tahun ini bersifat permanen.

“Sampai sekarang ya kita sudah, sudah permanen ya. Kemarin yang tahun lalu masih kita beri sekali lagi kesempatan. Kita beri sekali kesempatan. Tidak semua juga, hanya pihak tertentu setelah hasil cross-check memang mereka sangat membutuhkan. Namun, tentu kita beri pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya,” tegasnya.

Ia menjelaskan mayoritas penerima bansos yang terlibat judi online berasal dari kelompok masyarakat ekonomi terbawah, yakni Desil 1 dan Desil 2.

Gus Ipul juga mengapresiasi dukungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memberikan data terkait penerima bansos yang diduga terlibat judi online.

Ke depan, Kementerian Sosial akan menyerahkan data terbaru hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS) kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan data.

“Tahun ini kami akan juga mencoba untuk menyerahkan data-data terbaru hasil pemutakhiran BPS kepada PPATK untuk dilakukan pemadanan, sekaligus menjadi koreksi jika ada KPM-KPM yang terlibat di dalam bidang tersebut,” tutup Gus Ipul.