Hukuman Kebiri Kimia, Bukti Pemerintah Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Hukuman Kebiri Kimia, Bukti Pemerintah Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual

Senin, 4 Januari 2021 | 19:59 WIB
Oleh : Lennny Tristia Tambun / EAS

Jakarta, Beritasatu.com - Hukuman kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual disetujui oleh Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Keputusan tersebut dikatakan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko merupakan wujud pemerintah yang sensitif dalam merespons kegelisahan masyarakat terhadap kasus kekerasan seksual anak di Indonesia.

"Saya pikir ini pemerintah sensitif merespons kegelisahan, juga merespons berbagai kejadian di negara-negara lain,” kata Moeldoko di gedung KSP, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/1/2021).

Namun, ditegaskan Moeldoko, tindakan kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak berlaku pada pelaku yang masih anak-anak. Aturan itu tertuang di pasal 4. Tindakan kebiri dilakukan paling lama 2 tahun. Tidak hanya itu, tindakan kebiri kimia harus melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.

Dikatakan juga, Presiden Jokowi menerbitkan PP tersebut dikarenakan masyarakat ingin mendapatkan kepastian hukum terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Adanya PP tersebut, maka ada langkah-langkah konkret terhadap para pelaku kekerasan seksual anak.

"Berikutnya pandangan publik di Indonesia, memang satu hal ini perlu mendapatkan kepastian. Karena itulah, adanya PP memberikan kepastian agar ada langkah-langkah yang lebih konkret terhadap para pelaku pemerkosa ini,” terang Moeldoko.

Adanya PP, lanjut Moeldoko, sebenarnya menguntungkan masyarakat Indonesia, karena Presiden memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan ekstra ketat bagi anak-anak.

"Presiden memberikan kepastian atas upaya nonyudisial yang bisa meredam itu, jadi saya pikir poinnya di situ, kalau persoalan ini merupakan persoalan yang betul-betul membuat gelisah semua orang. Khususnya anak kecil itu harus mendapatkan perlindungan ekstra ketat dari pemerintah,” tegas Moeldoko.

Seperti diketahui, PP Nomor 70 tahun 2020 yang telah ditandatangani Jokowi pada 7 Desember 2020 mengatur hukuman kebiri untuk predator seksual. Dalam PP tersebut tertulis untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Pemasangan alat pendeteksi elektronik dan kebiri, masih berdasarkan PP tersebut, yaitu pelaku kekerasan seksual terhadap anak, serta pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain (pelaku persetubuhan).

Kemudian, pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul (pencabulan).



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Sidang Perdana Perkara Suap 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Tunggu Jadwal Pengadilan

Dua mantan pejabat Ditjen Pajak, Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani menunggu jadwal sidang perdana perkara suap pemeriksaan pajak.

NASIONAL | 17 September 2021

Jawa Barat Ekspor Ubi Jalar ke Pasar Singapura

Ekspor perdana ubi jalar asal Jabar tersebut dilakukan oleh PT Bona Vista Hikmah di Desa Cilembu, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang.

NASIONAL | 17 September 2021

Pakar: Vonis Gugatan Polusi Udara Jakarta, Bukan Solusi Perbaiki Lingkungan

Vonis lima pejabat negara bersalah atas polusi udara di Ibu Kota Jakarta, bukan suatu solusi untuk memperbaiki lingkungan agar menjadi lebih baik lagi

NASIONAL | 17 September 2021

Keberagaman di Indonesia Anugerah dari Tuhan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi dan perbedaan ini harus dimaknai sebagai anugerah Tuhan yang patut dijaga

NASIONAL | 17 September 2021

BNN Hadiri Pertemuan Internasional Asod

Delegasi yang mewakili pemerintah Indonesia pada pertemuan tersebut, antara lain dari BNN RI yaitu Deputi idang Hukum dan Kerja Sama beserta Direktur Kerja Sama

NASIONAL | 17 September 2021

Nadiem Ajak BEM Berkolaborasi Sukseskan Merdeka Belajar

Menteri Nadiem mengajak BEM untuk berkolaborasi mensukseskan program Merdeka Belajar.

NASIONAL | 17 September 2021

Tenggelam di Perairan Nusakambangan, Kapal Kemkumham Angkut 2 Truk Proyek

Kapal Pengayoman IV milik Kemkumham yang tenggelam di perairan Nusakambangan mengangkut dua truk proyek untuk membangun proyek jalan Kempupera

NASIONAL | 17 September 2021

Presiden Jokowi Diminta Tidak Intervensi Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Aliansi Masyarakat Pecinta KPK meminta kepada Presiden Jokowi agar tidak melakukan intervensi terhadap segelintir pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

NASIONAL | 17 September 2021

Kemtan Dukung Perluasan Akses Pasar Internasional Ekspor Buah

Indonesia sejak lama dikenal sebagai pemasok buah segar ke pasar mancanegara.

NASIONAL | 17 September 2021

MSIG‌ ‌Indonesia‌ ‌Dukung‌ ‌Pendidikan‌ ‌Anak‌ ‌SD di‌ ‌Paliyan ‌Yogyakarta‌

MSIG memberikan donasi 6.000 buku edukasi‌ ‌protokol‌ ‌kesehatan‌ ‌Covid-19‌ ‌pada‌ ‌anak‌ ‌kepada‌ ‌12‌ ‌sekolah‌ ‌di‌ ‌Paliyan,‌ ‌Yogyakarta.

NASIONAL | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Vaksinasi Covid-19


# Sonny Tulung


# Ganjil Genap


# KKB



TERKINI
Sidang Perdana Perkara Suap 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Tunggu Jadwal Pengadilan

Sidang Perdana Perkara Suap 2 Eks Pejabat Ditjen Pajak Tunggu Jadwal Pengadilan

NASIONAL | 21 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings