ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Baleg DPR Akan Panggil Komisi V Terkait Pembahasan RUU LLAJ

Selasa, 7 Juni 2022 | 16:12 WIB
YP
FS
Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: FFS
Gedung MPR, DPR, dan DPD.
Gedung MPR, DPR, dan DPD. (Antara)

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR H Abdul Wahid menyatakan pihaknya akan memanggil dan berkoordinasi dengan Komisi V terkait penyusunan dan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

"Nanti segera kami panggil Komisi V, karena memang RUU ini belum masuk program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2022," kata Abdul Wahid kepada wartawan, Selasa (7/6/2022).

Baca Juga: RUU LLAJ, DPR Dorong Penerbitan SIM Dialihkan dari Polisi ke Kemenhub

Pemanggilan ini sekaligus mempertegas balasan atas surat permohonan yang diajukan Komisi V ke Baleg DPR agar RUU LLAJ bisa dimasukkan dalam prolegnas tahun 2022. Hal ini mengingat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang masuk dalam Prolegnas 2022 sudah selesai dibahas.

ADVERTISEMENT

RUU Jalan ini telah disahkan DPR menjadi UU Jalan melalui pembicaraan tingkat II (paripurna) pada pertengahan Desember 2021. Komisi V selanjutnya mengajukan permohonan ke Baleg agar RUU LLAJ dimasukkan ke prolegnas 2022 menggantikan UU Jalan dalam daftar 40 RUU prolegnas prioritas tahun 2022.

Baca Juga: RUU LLAJ, YLKI Usul Pajak Kendaraan Dihapus, Ini Alasannya

Menurut Abdul Wahid, usulan pembahasan RUU LLAJ dari Komisi V belum dibahas di Baleg karena tidak masuk prolegnas. Keberadaan RUU LLAJ masuk daftar tunggu. Sebab meski RUU Jalan telah disahkan menjadi UU Jalan, maka tidak secara otomatis RUU LLAJ menggantikannya untuk dibahas.

"Belum bisa dibahas karena memang belum masuk. masih di longlist. Kan tidak bisa otomatis, harus diparipurnakan dulu. Pengambilan keputusan mana saja RUU masuk dalam daftar prolegnas nanti dibahas diakhir tahun," jelas dia.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News

Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu

Bagikan

BERITA TERKAIT

200.000 Anak Terpapar Judol, DPR Desak Pemerintah Bertindak

200.000 Anak Terpapar Judol, DPR Desak Pemerintah Bertindak

NASIONAL
DPR Tegaskan Putusan MK Tak Hentikan Proyek IKN

DPR Tegaskan Putusan MK Tak Hentikan Proyek IKN

NASIONAL
Politik-Hukum: Harta Prabowo Rp 2 T hingga Pembubaran Film Pesta Babi

Politik-Hukum: Harta Prabowo Rp 2 T hingga Pembubaran Film Pesta Babi

NASIONAL
Puan Minta Pengawasan WNA Diperketat Cegah Indonesia Jadi Basis Judol

Puan Minta Pengawasan WNA Diperketat Cegah Indonesia Jadi Basis Judol

NASIONAL
DPR Tindak Lanjuti Polemik Pembubaran Paksa Nobar Film Pesta Babi

DPR Tindak Lanjuti Polemik Pembubaran Paksa Nobar Film Pesta Babi

NASIONAL
Puan Akui Pembahasan Revisi UU Pemilu 2029 Makin Mepet

Puan Akui Pembahasan Revisi UU Pemilu 2029 Makin Mepet

NASIONAL

BERITA LAINNYA

Loading..
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER





Foto Update Icon