BNPP dan IMI Kerja Sama Pengelolaan Batas Maritim

Jakarta - Wilayah batas maritim Indonesia memilki nilai strategis bagi NKRI sebagai konsekuensi dari Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957. Untuk itu, diperlukan upaya serius dalam mengelola wilayah ini.

Hal tersebut tercetus dalam pertemua Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Triyono Budi Sasongko dengan Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute, Y Paonganan di kantor BNPP bilangan Jakarta Selatan, Rabu (14/8).

Pertemuan tersebut menyepakati kerja sama BNPP dengan IMI terkait dengan riset di wilayah batas maritim khususnya pulau-pulau kecil terluar.

"BNPP sebagai sebuah lembaga negara yang miliki peran strategis untuk pengembangan wilayah di perbatasan memandang penting untuk memperkuat data base sebagai bahan menyusun rekomendasi kepada kementrian lembaga yang memiliki fungsi pengelolaan perbatasan RI," kata Triyono.

Sementara Direktur Eksekutif IMI Y Paonganan menyampaikan, IMI sangat peduli dalam melakukan riset di pulau-pulau kecil terluar yang sudah berlangsung bekerja sama dengan KP3K-KKP dan TNI AL.

"Kami di IMI juga akan berkontribusi untuk kesuksesan tugas BNPP, sekecil apapun itu, sehingga kerja sama BNPP dan IMI kami anggap sangat strategis, karena batas wilayah maritim sangat berperan bagi NKRI jika ingin menjadi negara maritim yang kuat," kata Paonganan.