PAN Peduli Pemerataan Pembangunan

Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) menilai masalah pemerataan pembangunan masih menjadi tantangan bagi Indonesia, kini dan mendatang. Oleh karena itu, persoalan pemerataan pembangunan ini menjadi perhatian PAN ke depan.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa dalam pidato kebangsaannya di depan ribuan kader dan pengurus PAN pusat dan daerah dalam Perayaan HUT PAN ke-15 dan Rapat Kerja nasional (Rakernas) PAN Tahun 2013 di Jakarta, Jumat (23/8).

"Kita pasti tidak melupakan untuk terus memperjuangkan nasib masyarakat golongan bawah agar nasib dan masa depannya menjadi lebih baik," kata Hatta Rajasa.

Ia mengatakan, PAN mendorong kebijakan pemerintah untuk terus memberi perhatian kepada masyarakat kelas bawah melalui program perlindungan sosial, perumahan murah untuk rakyat, peningkatan kehidupan petani, nelayan dan pekerja.

Dalam dinamika pembangunan, masih terjadi carut-marut pengelolaan sumberdaya alam. Kader-kader PAN juga masih kecewa dengan kondisi petani yang tuna tanah, tidak memiliki tanah sendiri, dan tidak berdaya memandirikan keluarganya.

"Secara resmi PAN akan menjadikan reformasi agraria sebagai isu penting dalam agenda politik ekonomi sekarang maupun pasca Pemilu 2014," papar Hatta.
"Reformasi agraria adalah kebijakan politik ekonomi PAN untuk menata kembali ketimpangan penguasaan,pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah."

Dalam pidato kebangsaannya, Hatta Rajasa juga meneguhkan kembali jati diri PAN sebagai lokomotif reformasi. Sebagai partai yang tumbuh di era reformasi, PAN akan terus konsisten mengawal cita-cita reformasi.

Selain itu, Hatta Rajasa juga berpesan kepada seluruh kader dan pengurus PAN, baik di pusat maupun daerah akan pentingnya memperbaharui semangat nasionalisme.

"Nasionalisme Indonesia dibangun berdasarkan kesamaan sejarah, kesamaan nasib, kesamaan cita-cita, dan kesamaan tujuan. Semangat nasionalisme ini kita perlukan sebagai modal utama untuk menjawab tantangan di abad 21 dan mewujudkan Indonesia yang mandiri serta lebih kuat," tuturnya.

Sementara, Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Amien Rais berpesan, agar Hatta Rajasa bersama sejumlah pejabat teras dan elite PAN membuat blue print ekonomi yang kembali kepada amanah konstitusi UUD 1945.
Pasalnya, kondisi Indonesia sekarang belum ada kemandirian, keadilan bagi masyarakat, akibat ulah elite politik yang mengabaikan amanah konstitusi.

"Buatlah sebuah blue print ekonomi yang kembali pada UUD 1945, kita akan jadi tuan di negeri sendiri," ujarnya.