Jangan Tahan Anggaran TVRI

Jakarta - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrat Hayono Isman berharap agar parlemen tidak menahan anggaran operasional Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI.

Perdebatan pendapat terkait masalah di LPP TVRI jangan sampai mengganggu kepentingan publik.

"Saya mengimbau agar teman-teman di Komisi I untuk tidak lagi membintangi anggaran operasional TVRI," kata Hayono di Jakarta, Selasa (18/2).

Dikatakan, permasalahan antara Dewan Pengawas TVRI dengan Komisi I DPR jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat. Program penyiaran TVRI harus tetap berjalan dan tidak terganggu hanya karena masalah anggaran. Apalagi, ujarnya, pemerintah memberikan tanggung jawab kepada TVRI untuk menyosialisasikan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.

Salah satu peserta konvensi calon presiden (capres) Partai Demokrat itu mengatakan, Komisi I DPR telah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait status TVRI dan RRI. RUU itu, ujarnya, bertujuan untuk memperkuat keberadaan TVRI dan RRI dalam sisi anggaran operasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penyiaran publik.

Sejauh ini, pemerintah melalui tiga kementerian kesulitan untuk mengalokasikan anggaran bagi TVRI maupun RRI. Hal itu menjadi faktor utama yang menghambat operasional dua lembaga itu.

Hayono mengaku optimistis jika keberadaan UU itu akan membuat TVRI dan RRI mendapatkan anggaran operasional rutin. Sehingga, keberadaan TVRI semakin kuat dalam menyampaikan penyiaran kepada publik.

"Apalagi, TVRI dan RRI harus mengedepankan kepentingan publik melalui pembiayaan anggaran negara karena tidak diperuntukkan untuk kebutuhan komersial," ujar Hayono.