Basuki: Kosongkan Rumah Dinas yang Dihuni Pensiunan PNS

Jakarta - Dalam pendataan aset DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menemukan masih banyak aset berupa rumah dinas dikuasai oleh pensiunan pegawai negeri sipil (PNS).

Diperkirakan, aset rumah dinas yang masih dikuasai pensiunan PNS ada di Dinas Kesehatan, Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah

Karena itu, Basuki meminta Wali Kota di lima wilayah bersama dengan para kepala dinas bersikap tegas untuk meminta aset rumah dinas tersebut dari pensiunan PNS dan mengembalikannya ke tangan Pemprov DKI Jakarta.

"Salah satu aset yang kerap yang dikuasai para pensiunan itu adalah rumah dinas," kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (28/3).

Pensiunan PNS sering kali bersikeras tidak mau mengosongkan rumah dinas, padahal itu sudah bukan lagi haknya.

Rumah dinas merupakan fasilitas yang diberikan kepada seseorang selama masih menjadi PNS DKI. Bahkan, ada PNS yang menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan atas rumah yang dia tempati.

"Dia mengajukan PTUN pun, sebelum putusan keluar kita sikat duluan. Wali Kota dan Satpol PP sikat dulu saja. Kita ambil balik dulu," ujarnya.

Diungkapkannya, para pensiunan PNS yang masih menggunakan rumah dinas, ternyata memiliki rumah pribadi yang layak dan cenderung mewah.

"Biasa orang seperti ini rumahnya sudah bagus-bagus lho. Hanya dia nggak mau tinggal sama anaknya yang sudah menempati rumah pribadinya itu," tuturnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini meminta seluruh rumah dinas yang masih dikuasai para pensiunan harus dikosongkan. Dia tidak mau keberadaan pensiunan PNS yang mempertahankan rumah dinas malah mengganggu program dinas terkait. Apalagi rumah dinas itu bisa digunakan oleh PNS lainnya.