Protes Camat Soal Pemerataan Pembangunan yang Tidak Merata

Manado-Penyampaian materi Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan tentang komitmen pemerintah pusat dengan agenda pemerataan pembangunan terutama di luar Pulau Jawa mendapat tanggapan serius dari peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017 di Hotel Sutanraja, Airmadidi, Minahasa Utara, kemarin, Selasa (19/4).

Salah seorang camat di Kabupaten Bolaang Mongondow langsung menanggapi pernyataan Menko Polhukam. "Kami mengapresiasi pemerintahan Presiden Jokowi dengan program pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Tetapi bagaimana dengan pemertaan pembangunan di daerah Pak. Yang terjadi adalah pembangunan jalan dan infrastruktur hanya dilakukan di daerah-daerah asal legislator yang menyalurkan dana aspirasi mereka. Kalau yang bukan wilayah mereka tidak mendapat perhatian. Apakah ini yang dinamakan pemerataan? Kebijakan ini sepertinya sulit dihilangkan karena yang membahas anggaran adalah DPRD," katanya.

Selain mempertanyakan masalah pemerataan pembangunan, camat tersebut juga menanyakan kesejahteraan pegawai negeri sipil, termasuk gajinya sebagai camat yang tergolong kecil.

Menko Polhukam menanggapinya dengan bercanda, "Memang kita harus sabar Pak. Mungkin Bapak pikir gaji menteri besar. Tidak Pak. Tapi ini akan menjadi masukan bagi pemerintah, termasuk juga pelaksanaan pembangunan di daerah yang subjektif di daerah para legislator," tambah Luhut.