Parpol Seharusnya Berikan Kader Kebebasan Berpendapat

Jakarta - Pengamat politik dari Lembaga Kajian Politik Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, berkomentar terkait penonaktifan Ruhut Sitompul dari posisinya sebagai juru bicara (Jubir) Partai Demokrat. Partai dinilai harus memberikan ruang kebebasan kepada setiap kader untuk berdialetika.

"Namun, ketika sudah diputuskan secara kolektif, setiap keputusan yang strategis, maka semua kader partai tetap harus tunduk dan patuh pada kehendak bersama yang sudah diambil (kolektif kolegial). Sebelum diambil keputusan, partai mesti memberikan ruang dialetika. Kebebasan berpendapat kader, tidak dikangkangi dengan tradisi politik lama seperti feodal," kata Pangi di Jakarta, Selasa (23/8).

Menurutnya, tradisi baru politik harus berani beda karena prinsip, nurani dan logika. Sehingga sah-sah saja beda pendapat namun kalau sudah ada garis komando atau keputusan kolektif, semua harus tunduk.

"Bagi yang tidak patuh mesti dilakukan pendisiplinan dan penetiban. Namun jangan lupa, proses dan dinamikanya mesti berjalan dulu, nggak boleh juga sewenang wenang tanpa ada teguran atau peringatan, tiba tiba sudah dicopot. Itu sudah sama dengan tradisi politik feodal," ucapnya.

Tradisi baru Parpol di Indonesia, kata Pangi, memang beda dan bahkan ada kecenderungan tertutup, feodal dan otoriter sebagai sifat kuadrat alamiah.

"Namun, lanjut dia, feodalisme itu bisa diamputasi kalau di dalam tradisi politik sebuah parpol tetap dipompakan aliran demokrasi konsensus, nilai dasar yang ada tetap dijaga, kader diberi ruang narasi, pandangan dan logika pembacaan lapangan, sehingga mereka tidak diancam atau ditakut-takuti," kata dia.

Pangi menegaskan, Parpol bergaya feodal sudah mulai ditinggalkan publik. Kader boleh tunduk terhadap hati nurani. Politisi kekinian, lanjut dia, harusllah politisi yang berani beda atau melawan arus, sehingga menjadi kebiasaan akhir-akhir ini. Sejauh yang disuarakan adalah kebenaran dan nurani, menyuarakan suara konstituen dan tunduk pada kehendak rakyat.

"Politisi mbalelo akan terus mendapat empati dan dukungan publik yang kuat. Mereka tetap harus dijaga oleh partai bukan dimatikan, tidak boleh disingkirkan apalagi disikat. Politisi mbalelo terkadang juga dibutuhkan dalam organ parpol. Mereka bisa sebagai gate keepers (penjaga gawang) dalam kondisi tertentu atau perang asimetris, politisi mbalelo sangat dibutuhkan," katanya.

Pangi sendiri memberikan contoh. PKS memiliki Fahri Hamzah, Gerindra ada Fadli Zon, dan Partai Demokrat dengan kehadiran Ruhut. "Mereka ini nggak boleh dimatikan lampunya apalagi bersih-bersih parpol. Partai feodal nggak sesuai dengan pembacaan narasi zaman," katanya.