Massa dan Polisi Saling Dorong Saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten di Polewali Mandar

Polewali Mandar, Beritasatu.com - Massa yang tergabung dari berbagai lembaga melakukan aksi unjuk rasa di lokasi rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten di salah satu hotel di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.

Ratusan massa yang tiba di depan gedung bahkan berusaha merangsek masuk ke dalam gedung yang di pagar kawat berduri dan dijaga ketat aparat kepolisian.

Kericuhan pun tak terhindarkan lagi saat sejumlah massa berhasil membuka sebagian kawat berduri dan menerobos masuk, tetapi dihalangi petugas kepolisian. Aksi saling dorong hingga tarik-menarik tak terhidarkan lagi antara massa dan aparat kepolisian.

Tak hanya itu, massa juga membakar ban bekas di depan gedung hotel sebagai bentuk protes kepada KPU dan Bawaslu yang dianggap tidak menjalankan tugas sebagai mana mestinya.

Ratusan massa dari sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat menuntut agar Bawaslu dan KPU mengeluarkan rekomendasi agar dilakukan penghitungan ulang sejumlah TPS di dua kecamatan.

Menurut massa, sejumlah TPS tersebut diduga terjadi kecurangan, salah satunya di Kecamatan Matangga dan juga Bulo.

Diduga adanya penambahan jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT meski orang tersebut diketahui tidak berada di tempat.

Begitu juga dengan beberapa TPS di Kecamatan Bulo, diduga ada pemindahan kotak suara dari TPS ke rumah warga yang saat itu terjadi hujan deras.

Hingga berita ini diturunkan ratusan massa masih terus berunjuk rasa dan akan mengawal penghitungan ulang di dua kecamatan hingga selesai hari ini.

Kordinator aksi, Muh Ridwan, mengatakan, penyelenggara dan pengawas pemilu mengabaikan pelanggaran yang terjadi sehingga proses pemilu kali ini dianggap tidak jujur dan adil.

"Sampai hari ini belum ada keputusan terkait pelanggaran pemilu di dua kecamatan yang kami temukan, yakni Kecamatan Bulo dan Kecamatan Matangga. Saya kira dua kecamatan ini sudah menjadi atensi publik seperti yang kita tahu ada pelanggaran pemilu, tetapi bawaslu belum mengeluarkan rekomendasi di rapat pleno kabupaten, kita minta agar kertas suara dihitung ulang," katanya saat ditemui di lokasi, Sabtu (2/3/2024).

Menurut Ridwan, pihaknya akan terus bertahan di lokasi rekapitulasi tingkat kabupaten sebelum tuntutan mereka terpenuhi. Mereka menganggap ada indikasi kecurangan di dua TPS tersebut.

"TPS 3 Kelurahan Matangga itu partisipasi pemilih hampir 100 persen. Jumlah DPT 113, yang digunakan itu 111, berarti ada 2 suara yang tersisa, yang tidak digunakan. Sementara itu yang kami temukan di DPT ada 2 orang yang pindah memilih dan ada 5 orang yang pergi merantau. Ini menandai jika ada pelanggaran pemilu yang dilakukan," ujarnya.

"Ada 5 TPS di Bulo yang dipindahkan posisinya dari TPS pada saat perhitungan suara, kotak suara dipindahkan ke rumah warga dengan alasan hujan. Padahal seperti yang kita ketahui itu bukanlah bagian dari bencana alam jadi seharusnya tidak dipindahkan cukup di tunda dulu," tambahnya.

Sementara itu, Ketua KPU Polman, Nurjanna Waris, mengatakan, sebelum massa aksi datang, hal itu telah disampaikan saksi di rapat rekapitulasi tingkat kabupaten. Bahkan, KPU Polman telah menyampaikan ke bawaslu terkait kejadian tersebut.

"Kami sudah melayangkan ke bawaslu terkait harapan-harapan yang telah disampaikan ke bawaslu," ujarnya.

Dia mengungkapkan, telah menjelaskan saat dalam rapat terbuka rekapitulasi suara kepada para saksi peserta pemilu. Terkait mekanisme proses rekapitulasi di tingkat kabupaten, perhitungan suara ulang harus dikembalikan di kecamatan.

"Perhitungan suara ulang itu dalam undang-undang harus dilakukan di tingkat kecamatan, saat ini menunggu saran perbaikan rekomendasi dari Bawaslu Polman," jelasnya.

Nurjanah menambahkan aksi demonstrasi ini merupakan hal biasa dan tidak mengganggu jalannya rapat pleno meski sempat ditunda.