Rinjani Ditutup, TO hingga Porter Pasang Pipa Besi Cegah Korban Lagi

Lombok Timur, Beritasatu.com - Penutupan seluruh jalur pendakian Gunung Rinjani oleh pemerintah pascarentetan insiden pendaki asing jatuh, termasuk tewasnya pendaki asal Brasil, memicu protes dari pelaku wisata lokal.

Para pelaku wisata yang menggantungkan hidup dari aktivitas pendakian, seperti tracking organizer (TO), guide, dan porter, kini mengambil langkah inisiatif untuk memperbaiki jalur rawan secara mandiri.

Lewat grup WhatsApp Forum TO Rinjani, mereka menggalang dana sukarela guna memperkuat jalur Plawangan menuju Danau Segara Anak, titik yang disebut paling berisiko. Dana yang terkumpul digunakan untuk membeli pipa besi dan alat pengaman lain.

“Kami sudah pasang pipa besi di titik-titik berbahaya, khususnya jalur dari Plawangan ke Danau. Perbaikan ini dilakukan murni secara gotong royong,” ujar Rozak, salah satu pengelola TO di wilayah Sembalun, Selasa (22/7/2025).

Langkah gotong royong ini menjadi bentuk solidaritas pelaku wisata agar jalur pendakian bisa dibuka kembali secara bertahap. Mereka berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi lapangan, tidak menutup semua jalur secara menyeluruh.

Sejak pendakian ditutup, ekonomi masyarakat sekitar Gunung Rinjani terpukul hebat. Rozak menyebut lebih dari 200 TO berhenti beroperasi, dengan dampak langsung ke ribuan pemandu dan porter yang kehilangan penghasilan.

“Bayangkan, guide, porter, pemilik penginapan, tukang ojek, hingga pedagang di kaki Rinjani semuanya terdampak. Penutupan ini membuat kami seperti kehilangan napas,” kata Rozak.

Meski terdampak, pelaku wisata tidak menolak sepenuhnya kebijakan pemerintah. Mereka mendukung aspek keselamatan, tetapi menolak penutupan total tanpa mempertimbangkan jalur secara spesifik.

“Kami mendukung penataan dan keselamatan, tetapi kami tolak apabila semua jalur ditutup. Masih banyak jalur yang aman dan bisa dilalui dengan pengawasan ketat,” tegas Rozak.

Ia menilai jalur seperti Timbanuh, Aik Berik, dan sebagian Senaru masih layak digunakan dengan standar keamanan yang memadai. Penutupan menyeluruh dianggap merugikan dan tidak adil karena menyamaratakan semua jalur.