Komnas HAM Duga Ada Mobilisasi Pemilih WNA Jelang PSU Pilkada Papua

Jayapura, Beritasatu.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sudah membuka posko pengaduan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Papua dan membentuk tim pengawasan. Mereka mendapatkan laporan adanya mobilisasi warga yang datang ke Kabupaten Biak Numfor dan dugaan mobilisasi pemilih warga negara asing (WNA) di Arso, Kabupaten Keerom menjelang PSU Pilgub Papua.

"Kami sudah membuka posko pengaduan pada 21 Juli 2025 dan nanti pada 5-7 Agustus 2025 tim yang telah terbentuk akan melakukan pemantauan pelaksanaan PSU di Kota dan Kabupaten Jayapura serta Kabupaten Keerom," kata Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey dikutip dari Antara, Jumat (1/8/2025).

Menurut Ramandey, setelah dibukanya posko pengaduan, Komnas HAM RI Perwakilan Papua langsung mendapatkan dua laporan. "Hingga kini kami masih terus melakukan pengecekan dan mendalam terkait laporan tersebut," katanya.

Pada Selasa (29/7/2025), Komnas HAM juga mendapat laporan ada sejumlah warga yang menggunakan tiga truk ke Kabupaten Kepulauan Yapen.

"Selanjutnya kami mendapatkan laporan adanya selebaran terkait pembuatan SIM gratis di Kabupaten Kepulauan Yapen sehingga kami sudah melakukan komunikasi dengan Polda Papua dan Bawaslu untuk segera direspons," ujarnya.

Menurut dia, kepentingan Komnas HAM adalah pilkada di Papua harus bisa mewadahi hak warga negara untuk menyalurkan hak politiknya secara bermartabat.

"Sehingga kami akan terus berupaya agar PSU di Papua berjalan jujur dan adil dengan melakukan pengawasan secara ketat karena kami tidak ingin ada PSU lagi setelah ini," katanya.

PSU Pilgub Papua akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025, diikuti dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni Benhur Tommy Mano-Constan Karma, dan Mathias Fakhiri-Aryoko Rumaropen.

Komnas HAM meminta agar kedua paslon untuk bertemu sebelum pelaksanaan PSU dalam rangka upaya bersama menjaga situasi tetap aman.

"Kedua paslon dengan partai pengusung mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan PSU yang damai dan ramah HAM," ujarnya.

TNI Siagakan Pasukan 

Kodam Cenderawasih menyiagakan sebanyak 2.875 prajurit TNI AD, TNI AL, dan TNI AU untuk pengamanan PSU Pilkada Papua. 

TNI sudah memetakan ada lima kabupaten masuk dalam katagori rawan gangguan, yakni Kabupaten Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya, Waropen, dan Kabupaten Kepulauan Yapen.

Untuk daerah rawan, prajurit TNI akan disiagakan satu TPS dua orang, sehingga dapat membantu bila terjadi gangguan keamanan.