Penanganan Karhutla Harus Terpadu dan Berkesinambungan

Palangka Raya, Beritasatu.com – Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara terpadu dan berkesinambungan. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah, Kamis (7/8/2025).

Hanif menghadiri rapat koordinasi penanggulangan karhutla serta memimpin Apel Siaga Pengendalian Karhutla di halaman kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

"Karhutla merupakan tantangan serius yang berdampak cukup luas. Oleh karena itu, penanganannya harus (di) luar kebiasaan, terpadu, dan berkesinambungan," kata Hanif.

Ia mengingatkan, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada Juli dan Agustus. Sejumlah wilayah bahkan mengalami musim kemarau yang lebih panjang, sehingga peningkatan kesiapsiagaan menjadi penting.

"Mengingat karakteristik di wilayah Kalimantan Tengah ini perlu perhatian serius karena 30% wilayahnya gambut, harus hati-hati sekali dalam penanganannya," jelasnya.

Hanif juga menekankan lima poin penting dalam penanggulangan karhutla, yakni meningkatkan respons cepat, memperkuat koordinasi lintas sektoral, mendorong pencegahan berbasis masyarakat, memanfaatkan teknologi dan inovasi, serta menegakkan hukum secara tegas dan konsisten.

Ia turut menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto melalui video conference terkait penanganan karhutla di wilayah gambut.

"Bapak presiden meminta kita semua, terutama teman-teman yang mengantisipasi penanggulangan di darat. Kalau bicara gambut, penanganannya melalui operasi darat dan operasi modifikasi cuaca," ujar Hanif.

Presiden juga menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk mendukung pemerintah daerah dalam upaya penanganan tim darat.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto menambahkan, Kalimantan Tengah saat ini telah menyiagakan 77 pos lapangan untuk menghadapi potensi karhutla.

"Kami terus melihat eskalasinya. Kalau meningkat, kami akan bentuk satuan khusus dan operasi modifikasi cuaca terus dilakukan," kata Suharyanto.

BNPB juga menyiapkan dua unit helikopter patroli di bawah kendali gGubernur Kalimantan Tengah, yang akan dioperasikan hingga akhir musim kemarau. Helikopter ini digunakan untuk menjangkau titik api yang sulit dijangkau tim darat dengan metode water bombing.

"Ini tentu dievaluasi terus. Apabila kurang, akan ditambah," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, menyoroti kebiasaan masyarakat lokal dalam membuka lahan untuk berladang yang masih dilakukan dengan cara membakar.

Pemerintah Provinsi telah mengatur hal ini melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020, yang mengizinkan pembakaran terbatas maksimal 2 hektare per keluarga oleh masyarakat adat, dengan pengawasan ketat.

"Ada aturannya yang harus berjalan. Misalnya, satu hektare, tetapi kanan-kirinya tidak boleh ada gambut, hanya boleh untuk tanah mineral. Itu juga tetap harus dipantau pihak berwenang dari pemerintah desa, mantir, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa," ujar Agustiar.