Banjir Landa Solok, Kerugian Tembus Rp 1,9 Triliun

Solok, Beritasatu.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok, Sumatera Barat, mencatat kerugian akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut mencapai sekitar Rp 1,9 triliun. Meski kerusakan tergolong besar dan berdampak luas, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

“Kerugian Kabupaten Solok sekitar Rp 1,9 triliun. Alhamdulillah, meskipun kerusakan cukup besar, tidak terdapat korban meninggal dunia,” ujar Bupati Solok Jon Firman Pandu di Solok, Sabtu (10/1/2026).

Bencana hidrometeorologi yang terjadi beberapa waktu lalu berdampak signifikan, terutama di wilayah barat Kabupaten Solok yang berada di sepanjang Bukit Barisan. Dari 14 kecamatan, 12 di antaranya tercatat terdampak langsung oleh bencana tersebut.

Dampak bencana tidak hanya dirasakan pada sektor perumahan, tetapi juga merusak infrastruktur, mengganggu kondisi sosial, serta melemahkan perekonomian masyarakat setempat.

Untuk mempercepat pemulihan pascabencana, bupati Solok meminta dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta kementerian dan lembaga terkait dalam pemenuhan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (R3P) Kabupaten Solok sebagai acuan pemulihan.

Pemkab Solok sebelumnya juga berpartisipasi aktif dalam rapat koordinasi sinergitas dokumen R3P Provinsi Sumatera Barat pada 2025 yang digelar di Auditorium Gubernuran Sumatera Barat pada Kamis (8/1/2026).

Sebagai bentuk komitmen percepatan pemulihan, Pemkab Solok telah menandatangani dan menyerahkan langsung Dokumen R3P Kabupaten Solok kepada Sekretaris Utama BNPB. Dokumen tersebut diharapkan menjadi dasar perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok, Medison, menambahkan dokumen R3P disusun dalam waktu sekitar satu setengah bulan dan mencakup lima sektor utama, yakni perumahan, infrastruktur publik, ekonomi, sosial, serta lintas sektor.

Ia berharap dokumen tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan program rehabilitasi dan rekonstruksi yang sinergis serta terukur. Pendanaan program pemulihan pascabencana akan bersumber dari APBN.

“Kami berharap anggaran kerugian sebesar Rp 1,9 triliun ini dapat direalisasikan pemerintah pusat dalam satu hingga dua tahun ke depan agar masyarakat bisa pulih dan beraktivitas kembali, serta infrastruktur yang rusak dapat difungsikan kembali,” ujar Medison.