Huntara Padang Pariaman Hampir Rampung, DPR Apresiasi Gerak Cepat BUMN

Padang Pariaman, Beritasatu.com - Komisi VI DPR melakukan kunjungan kerja spesifik ke Sumatera Barat untuk meninjau langsung pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat terdampak banjir bandang, Kamis (22/1/2026). Kunjungan ini dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan diawali dengan peninjauan Huntara Danantara di Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman.

Rombongan Komisi VI DPR terdiri dari anggota lintas fraksi, di antaranya Gani Toto (Fraksi Golkar), KH Ahmad Labib (Fraksi Golkar), Nurwayah (Fraksi Demokrat), Kawendra Lukistian (Fraksi Gerindra), Iskandar (Fraksi PAN), Nevi Zuairina (Fraksi PKS), dan Syarifah Suraidah (Fraksi Golkar). Turut hadir Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy, Bupati Padang Pariaman John Kennedy Azis, serta jajaran BUMN dan pelaksana proyek.

Project Manager PT Nindya Karya, Syafriwal, menjelaskan pembangunan huntara merupakan tindak lanjut langsung atas instruksi Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir cepat memberikan hunian layak bagi korban bencana.

Proyek ini dikerjakan PT Nindya Karya sebagai kontraktor utama dengan dukungan sejumlah BUMN, antara lain Semen Indonesia Group (SIG), MIND ID, Pegadaian, dan Pertamina. Proyek juga didukung PLN untuk kelistrikan serta Telkom untuk jaringan komunikasi.

Di lokasi Batang Anai, sebanyak 40 unit huntara telah dibangun dengan progres mencapai 90%. Pengerjaan dilakukan hanya dalam waktu delapan hari kerja dan ditargetkan rampung sepenuhnya pada Sabtu (24/1/2026). Selain Batang Anai, pembangunan huntara juga dilakukan di Kabupaten Agam dan Tanah Datar.

Di Kabupaten Agam, pembangunan dilakukan di dua lokasi, yakni Linggai Duo Koto sebanyak 20 unit dengan progres 70% serta Bancah sebanyak 35 unit yang masih berada pada tahap awal dengan progres sekitar 15%. Sementara itu, di Kabupaten Tanah Datar, sebanyak 28 unit huntara di kawasan Malalo telah mencapai progres 60%.

Menariknya, proyek yang semula ditargetkan rampung dalam dua pekan ini nyaris selesai hanya dalam delapan hari kerja. Selain hunian, kawasan huntara juga dilengkapi fasilitas pendukung, seperti lapangan mini soccer, balai pertemuan, dan area bermain anak guna mendukung kenyamanan serta pemulihan psikososial warga.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade menegaskan kunjungan tersebut bertujuan memastikan mandat Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat terdampak bencana segera memperoleh hunian layak benar-benar terealisasi di lapangan. Ia mengapresiasi kecepatan dan kualitas kerja Nindya Karya sebagai cerminan transformasi nyata BUMN dalam melayani rakyat.

“Di Batang Anai, progres pembangunan sudah 90% hanya dalam delapan hari kerja. Ini bukti nyata BUMN hadir dan bekerja efektif untuk rakyat,” ujarnya.

Andre menambahkan, pembangunan huntara tidak hanya berorientasi pada penyediaan tempat tinggal sementara, tetapi juga memperhatikan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas sosial.

“Komisi VI DPR akan terus mengawal percepatan pembangunan huntara di Sumatera Barat. Berdasarkan data yang kami terima, masih dibutuhkan sekitar 500 unit huntara tambahan untuk wilayah Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Kota,” kata Andre.

Sementara itu, Managing Director Danantara, Rohan Hafas, menyampaikan secara nasional Danantara bersama BUMN telah membangun sebanyak 1.275 unit hunian sementara di berbagai daerah terdampak bencana. Jumlah terbesar berada di Aceh, khususnya Aceh Tamiang, dengan 600 unit dalam satu kawasan.

“Selain Aceh, pembangunan juga dilakukan di delapan daerah lainnya. Untuk Sumatera Barat, Danantara akan melanjutkan pembangunan sesuai kebutuhan terbaru dan mulai membahas rencana hunian tetap ke depan,” ujar Rohan.

Kunjungan Komisi VI DPR ini menegaskan komitmen pengawasan parlemen terhadap percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera Barat sekaligus menjadi bukti konkret kolaborasi negara melalui BUMN dalam menghadirkan solusi cepat, layak, dan manusiawi bagi masyarakat terdampak.