Bela Josepha! Disdikbud Kalbar Resmi Protes ke MPR Soal LCC yang Viral

Jakarta, Beritasatu.com — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) resmi melayangkan surat keberatan kepada Sekretariat Jenderal MPR terkait polemik penilaian dalam lomba cerdas cermat (LCC) 4 Pilar MPR tingkat Provinsi Kalbar yang viral di media sosial.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat, Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan SMA Negeri 1 Pontianak untuk menyikapi insiden yang dialami siswi mereka, Josepha Alexandra.

Persoalan tersebut bermula saat babak final LCC 4 Pilar MPR pada 9 Mei 2026 yang mempertemukan SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau. Dalam video yang beredar luas, jawaban Josepha Alexandra terkait pertanyaan mengenai DPD dianulir dewan juri dengan alasan artikulasi dan komunikasi.

Syarif Faisal menilai jawaban yang disampaikan Josepha Alexandra sebenarnya sudah sesuai dengan substansi jawaban yang dianggap benar oleh dewan juri.

“Kami meyakini memang, saya sampaikan kepada kawan-kawan di SMA 1, ibu kepala sekolah, bapak-bapak guru pendampingnya, bahwa jawaban yang diberikan anak itu memang sama dengan jawaban yang dibenarkan oleh dewan juri,” ujar Syarif Faisal dalam program Beritasatu Utama, Selasa (12/5/2026).

Ia menjelaskan, meski aturan lomba menyebut keputusan juri bersifat mutlak, petunjuk teknis lomba tetap membuka ruang bagi peserta untuk menyampaikan keberatan dengan ketentuan tertentu.

Berdasarkan juknis poin 6, protes harus disampaikan secara sopan, dilakukan langsung saat lomba berlangsung oleh peserta yang bersangkutan, dan keputusan akhir dewan juri tetap harus diterima.

Menurut Syarif Faisal, Josepha telah memenuhi dua ketentuan awal tersebut karena menyampaikan keberatan secara langsung di panggung dengan sikap santun dan tetap menjaga etika.

“Poin pertama, disampaikan dengan cara sopan dan santun. Nah ini sudah disampaikan saya kira oleh ananda Josepha pada saat yang bersangkutan untuk protes pertama kali ya. Kedua, dilakukan pada saat lomba berlangsung oleh peserta yang bersangkutan. Ini sudah dilakukan oleh ananda Josepha, dia yang jawab, dia yang protes, dia yang menyampaikan,” tegasnya.

Namun, persoalan muncul pada ketentuan ketiga yang menyatakan keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. Meski demikian, Disdikbud Kalbar menilai perlu ada evaluasi ulang mengingat dampak psikologis terhadap siswa serta pentingnya menjaga integritas kompetisi.

Sebagai tindak lanjut, pihak sekolah diminta mengirimkan surat resmi kepada Setjen MPR dan Sekretariat Badan Sosialisasi MPR untuk meminta peninjauan ulang terhadap keputusan dewan juri.

“Inilah yang akhirnya kami menyepakati bahwa SMA 1 menyampaikan surat protes dan keberatan untuk meminta Setjen MPR untuk mengkaji ulang lagi keputusan dewan juri, khususnya pada pertanyaan terkait dengan DPD tadi,” tambahnya.

Syarif Faisal juga menyayangkan adanya dugaan miskomunikasi di meja dewan juri saat final berlangsung. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya soal hasil lomba, tetapi juga penghargaan terhadap kejujuran intelektual peserta didik.

Disdikbud Kalbar berharap pihak MPR dapat memberikan respons yang bijak terhadap surat keberatan tersebut. Sebab, LCC 4 Pilar MPR merupakan agenda tahunan yang bertujuan menanamkan nilai kebangsaan sehingga transparansi dan sportivitas harus dijaga.

Hingga kini, video protes Josepha Alexandra masih ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak warganet memberikan dukungan atas keberanian siswi asal Pontianak tersebut dalam mempertahankan jawaban yang diyakininya benar di hadapan dewan juri.