Nusa Penida Jadi Green Island, Bima Arya Dorong ke Destinasi Prioritas

Klungkung, Beritasatu.com –  Pemerintah Kabupaten Klungkung menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya, pada Minggu (15/2/2026). Kunjungan ini bertujuan menyelaraskan program pusat dan daerah guna mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan Nusa Penida.

Kehadiran mantan Wali Kota Bogor tersebut disambut langsung oleh Bupati Klungkung, I Made Satria, beserta jajaran OPD terkait. Selama dua hari hingga Senin (16/2/2026), Wamendagri meninjau titik-titik krusial mulai dari destinasi wisata ikonik hingga fasilitas pelayanan publik.

Dalam diskusinya, Bupati I Made Satria menekankan bahwa Nusa Penida sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) memerlukan perhatian khusus, terutama terkait aksesibilitas dan kebutuhan dasar.

"Kami sangat berharap dukungan untuk perbaikan akses jalan induk menuju destinasi wisata di Nusa Penida. Selain itu, kebutuhan air bersih juga akan semakin meningkat seiring perkembangan sektor pariwisata," ujar Satria.

Saat ini, Pemkab Klungkung tengah mengandalkan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dan Air Minum untuk menambal celah keterbatasan anggaran daerah.

Wamendagri Bima Arya mengakui potensi besar Nusa Penida sebagai hidden paradise. Namun, ia menyoroti ketimpangan antara popularitas wisata dengan kesiapan infrastruktur penunjang.

Untuk mengatasi hal tersebut, Bima Arya mendorong pematangan konsep Green Island Nusa Penida yang terintegrasi dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Hal ini bertujuan agar pembangunan tetap terstruktur dan berkelanjutan.

"Saya insyaallah akan membantu mendampingi Pemkab Klungkung untuk mencari sumber pendanaan alternatif dari berbagai opsi. Ini harus cepat agar momentum meningkatnya kunjungan wisatawan bisa dimanfaatkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah," tegas Bima Arya.

Lebih jauh, Wamendagri berencana mengusulkan Nusa Penida kepada Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, agar masuk dalam daftar program destinasi super prioritas.

"Kita pilih beberapa titik dan bangun ekosistemnya secara menyeluruh, bukan hanya promosinya. Kemendagri memiliki dana insentif fiskal sekitar Rp 5 triliun. Nanti akan kita lihat kemungkinan dukungannya," pungkasnya.

Selain infrastruktur, bantuan tersebut juga diproyeksikan untuk penanganan isu sosial seperti kemiskinan ekstrem dan penekanan angka stunting di wilayah Klungkung.