BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Rp 1,2 T Santunan di Tangerang

Tangerang, Beritasatu.com - BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah menyalurkan santunan senilai Rp 1,2 triliun kepada masyarakat Kota Tangerang sepanjang 2025. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja dari berbagai risiko kerja dan ekonomi.

Wakil Kepala Kantor Wilayah Banten BPJS Ketenagakerjaan Alias A Muin mengatakan, tingkat kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah tersebut saat ini baru mencapai 48%. Artinya, masih terdapat sekitar 400.000 pekerja yang belum terdaftar, terutama dari sektor informal.

“Masih banyak pekerja kita, termasuk pekerja informal, yang belum menjadi peserta. Karena itu kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menginisiasi gerakan sadar jaminan sosial melalui RT, RW, dan rumah ibadah,” ujar Muin di Tangerang, Selasa (14/4/2026).

Ia berharap, melalui gerakan tersebut, tingkat kepesertaan dapat terus meningkat pada 2026 dan seterusnya. Dengan cakupan yang lebih luas, manfaat program diharapkan semakin dirasakan masyarakat, terutama dalam mencegah munculnya kemiskinan baru akibat risiko seperti kecelakaan kerja, kematian, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, serta jaminan kehilangan pekerjaan. Khusus pekerja informal, iuran yang dikenakan relatif terjangkau dan saat ini bahkan mendapatkan potongan hingga 50%.

Sementara itu, Wali Kota Tangerang Sachrudin menekankan pentingnya membangun kesadaran masyarakat terhadap perlindungan jaminan sosial sejak dini. Menurutnya, banyak warga baru menyadari pentingnya perlindungan tersebut ketika sudah menghadapi risiko.

“Kesadaran ini harus dibangun bersama. Kami terus mendorong sosialisasi hingga ke tingkat paling bawah, termasuk melalui peran RT, RW, marbot masjid, guru ngaji, dan elemen masyarakat lainnya,” kata Sachrudin.

Pemerintah Kota Tangerang juga memberikan dukungan melalui pembiayaan kepesertaan bagi sekitar 40.000 warga yang didanai dari APBD. Langkah ini diharapkan mampu memperluas cakupan perlindungan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.