TPN Ganjar-Mahfud Desak KPU Audit Investigasi Sirekap Sumber Kesalahan Input Data

Jumat, 16 Februari 2024 | 19:46 WIB

Penulis: Yustinus Patris Paat | Editor: DM

URL berhasil di salin.

Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra (Beritasatu.com/Herman)

Jakarta, Beritasatu.com - Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra mendesak KPU segera melakukan audit investigasi terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) soal banyaknya kesalahan input data. Menurut Karaniya, audit investigasi harus dilakukan lembaga independen dengan melibatkan pakar teknologi informasi.

Sirekap adalah aplikasi yang dikembangkan KPU. Aplikasi ini berfungsi untuk melakukan publikasi hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun yang terjadi saat ini, ditemukan ada perbedaan konversi hasil penghitungan suara dan formulir di 2.325 TPS.

"Saya kira aplikasi Sirekap dan KPU online memiliki fungsi strategis untuk menghindari tuduhan-tuduhan kecurangan. Keberadaan sistem online ini, semua pihak bisa melakukan pengawasan hingga ke level mikro. Transparansi ini tidak boleh dihilangkan dan setiap stakeholders bisa melakukan verifikasi data," ujar Karaniya dalam konferensi pers di Media Lounge TPN, Cemara, Jakarta Pusat, Jumat (16/2/2024).

Real Count KPU Pukul 16.30 WIB, Prabowo-Gibran Raih 57,08 Persen Suara

Karaniya mengakui, teknologi yang digunakan Sirekap cukup canggih, yaitu Optical Mark Rocognition (OMR), yaitu pengumpulan data dari dokumen dengan mengenali karakter pada kertas. Selain itu, kata dia, aplikasi Sirekap juga menggunakan teknologi Optical Character Recognition (OCR) yang berkemampuan untuk mengonversi data berupa gambar menjadi teks.

"Saya sangat terheran-heran bagaimana mungkin sebuah sistem yang dikembangkan oleh negara yang berkaitan dengan event yang sensitif bisa sedemikian ngaco-nya, dengan tingkat error yang tinggi. Ini yang harus kita telusuri secara serius ke depan. Apalagi, ketua KPU sudah mengakui dan meminta maaf atas kekeliruan di 2.325 TPS," tuturnya.

Raih 50,8 Persen di Real Count Bawaslu Kota Solo, Prabowo-Gibran Berjaya di “Kandang Banteng”

Karaniya menegaskan, kekeliruan ini harus diselesaikan secara transparan dan independen, serta melibatkan pihak-pihak terkait dan ahli teknologi informasi. Selain itu, kata dia, saat ini merupakan saat paling tepat bagi DPR untuk memanggil KPU guna mempertanggungjawabkan kekisruhan data ini.

"Kami mendesak KPU lakukan audit investigasi dari pihak independen. Kemudian, satu hal yang sangat mudah ditunjuk, yaitu kita memiliki DPR, khususnya komisi yang berkepentingan dan seyogyanya memanggil komisioner KPU," pungkasnya.