Respons Demo Buruh, Pramono Tolak Ubah UMP Jakarta Jadi Rp 5,89 Juta

Jakarta, Beritasatu.com — Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan tidak akan mengubah keputusan besaran upah minimum provinsi (UMP) Jakarta 2026 yang sudah ditetapkan bersama, meskipun gelombang penolakan dari kalangan buruh makin menguat meminta agar UMP direvisi menjadi Rp 5,89 juta per bulan .

Pramono menyatakan UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5.729.876 telah ditetapkan melalui proses pembahasan yang panjang dan komprehensif. Penetapan angka tersebut, kata dia, merupakan hasil kesepakatan bersama antara unsur pemerintah, perwakilan serikat pekerja, dan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Jakarta.

“Jadi pemerintah Jakarta telah menyelesaikan seluruh hal yang berkaitan dengan upah buruh, termasuk UMP. Itu adalah kesepakatan antara serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah Jakarta dalam Dewan Pengupahan,” ujar Pramono menyikapi demo buruh menuntut revisi UMP 2026 di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Baca Juga: KSPI Desak Prabowo Selamatkan 2.500 Buruh PT Pakerin yang Terancam PHK

Ia menegaskan, dengan telah disepakatinya angka UMP tersebut, maka tidak ada lagi ruang untuk melakukan perubahan kebijakan. Menurut Pramono, keputusan itu sudah final karena lahir dari mekanisme dialog tripartit yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Tak hanya UMP, Pramono juga memastikan pembahasan mengenai upah minimum sektoral di Jakarta telah rampung. Dengan selesainya pembahasan tersebut, seluruh rangkaian penetapan sistem pengupahan di Ibu Kota untuk tahun 2026 dinyatakan telah tuntas.

“Pengupahan sektoral juga sudah selesai. Jadi untuk Jakarta, sebenarnya seluruh proses pengupahan itu sudah selesai,” lanjutnya.

Baca Juga: Buruh Gelar Aksi di Patung Kuda, Tuntut UMP hingga PHK

Pernyataan Pramono ini disampaikan di tengah aksi unjuk rasa buruh yang kembali turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan pengupahan. Meski demikian, Pramono mengaku tidak mempermasalahkan apabila massa buruh datang menyampaikan aspirasi ke Balai Kota Jakarta.

Namun, ia menekankan sasaran utama aksi demonstrasi buruh pada hari tersebut sejatinya ditujukan kepada pemerintah pusat, bukan Pemerintah Provinsi Jakarta.

“Kan tadi demonya sebenarnya di Istana,” kata Pramono singkat.

Diketahui, massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jakarta, KSPI Jawa Barat, serta beberapa organisasi buruh lainnya berunjuk rasa di kawasan Patung Arjuna Wijaya atau Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Para demonstran memusatkan massa di ujung barat Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di arah perempatan Patung Kuda, sebelum melanjutkan aksi di sekitar kawasan pusat pemerintahan.

Dalam aksi tersebut, buruh menyampaikan tiga tuntutan utama.

Pertama, mereka menuntut revisi UMP Jakarta dan upah minimum sektoral provinsi (UMSP) Jakarta yang dinilai masih terlalu rendah dan belum mencerminkan kebutuhan hidup layak.

Kedua, massa buruh mendesak agar upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di 19 kabupaten/kota se-Jawa Barat dikembalikan sesuai rekomendasi masing-masing bupati atau wali kota.

Ketiga, buruh meminta pemerintah pusat untuk menyelamatkan sekitar 2.500 buruh PT Pabrik Kertas Indonesia (PT Pakerin) di Mojokerto, Jawa Timur, yang terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kebijakan yang dinilai merugikan pekerja.

Aksi tersebut menegaskan masih adanya perbedaan pandangan antara kalangan buruh dan pemerintah, khususnya terkait kebijakan pengupahan dan perlindungan tenaga kerja di tengah kondisi ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya stabil.