Pemindahan Ibu Kota Negara, Anies: Jakarta Tetap Hadapi Masalah Polusi dan Macet

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, jika ibu kota negara (IKN) dipindahkan ke Kalimantan, bukan berarti masalah yang dihadapi Jakarta sebagai IKN saat ini juga ikut pindah ke Kalimantan. Menurut Anies, Jakarta akan tetap menghadapi masalah lingkungan seperti polusi udara dan macet meskipun IKN dipindahkan ke Kalimantan.

Hal ini disampaikan Anies ketika menjawab pertanyaan Founder dari Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal dalam diskusi bertajuk "Climate Heroes" yang diselenggarakan oleh FPCI dan Kedutaan Besar Amerika Serikat pada Kamis, 30 September 2021.

"Jadi kalaupun ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, itu tidak akan memindahkan masalah. Masalah lingkungan bukan direlokasi ke Kalimantan. Polusi udara tidak direlokasi ke Kalimantan. Ini status ibu kota yang sedang direlokasi," ujar Anies dalam forum tersebut sebagaimana dikutip dari akun YouTube FPCI pada Jumat (1/10/2021).

Anies mengatakan, Jakarta termasuk salah satu kota yang padat dan macet. Namun, tutur Anies, yang menjadi pertanyaan penting dalam konteks pemindahan IKN adalah seberapa besar aktivitas pemerintahan mempengaruhi kemacetan di Jakarta. Ternyata, kata Anies, jumlahnya hanya 7% aktivitas pemerintahan yang mempengaruhi kemacetan di Jakarta.

"Jadi pertanyaannya, seberapa besar aktivitas pemerintah berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas? Dan jawabannya tidak kurang tidak lebih dari 7%. Jadi, kegiatan pemerintah menyumbang tidak lebih dari 7 % lalu lintas Jakarta. Jadi lalu lintas Jakarta mayoritas, untuk nomor satu adalah kegiatan rumah tangga dan nomor dua adalah bisnis," jelas Anies.

Karena itu, kata Anies, sekalipun IKN dipindahkan ke Kalimantan, Jakarta akan tetap menghadapi masalah kemacetan dan polusi udara. Dalam kaitan dengan itulah, Anies dan jajaran Pemprov DKI tetap melakukan upaya-upaya untuk menangani kemacetan dan polusi udara di Jakarta. Salah satu solusinya, menurut Anies, adalah memperluas cakupan angkutan umum atau transportasi publik serta melakukan integrasi sehingga masyarakat bisa aman, nyaman, tertib, lancar dan mudah menggunakan transportasi publik.

"Jadi, masalah pemindahan ibu kota kita adalah sesuatu yang akan diputuskan oleh pemerintah pusat, namun mengubah kota (Jakarta) menjadi kota yang lebih hijau dengan memperluas cakupan angkutan umum dan menjawab integrasi angkutan umum adalah agenda kita. Kami akan terus melakukan agenda ini," katanya.