BKF: Aturan Biaya Promosi Belum Final

Jakarta – Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan aturan pengetatan biaya promosi perusahaan masih belum final. Dalam hal ini Kemenkeu masih mempertimbangkan dua opsi yang akan dipakai, yakni dengan metode kriteria atau persentase.

Plt Kepala Bambang PS Brodjonegoro menjelaskan saat ini pihaknya masih terus mengadakan diskusi secara internal untuk mematangkan dua opsi pengeluaran yang dapat menjadi pengurang pajak tersebut. Dia mengakui aturan tersebut akan mendapat resistensi dari perusahaan karena akan menambah beban pajak.

"Pengusaha juga protes (aturan biaya promosi). Cuma masalahnya apa mau ditetapkan begitu saja dengan persentase atau kita menggunakan kriteria. Itu pun di kita masih dalam diskusi, artinya belum final," tutur Bambang di kantornya, Jakarta, Jumat (26/4).

Lebih lanjut Bambang menjelaskan saat ini aturan yang digunakan dalam biaya promosi sebagai pengurang pajak perusahaan adalah dengan kriteria. Namun aturan ini dinilai masih terdapat kelemahan, sehingga dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk meningkatkan biaya promosi dalam catatan transaksi keuangannya secara berlebihan.

Dia mencontohkan jenis-jenis usaha yang biaya promosinya berlebihan adalah penyelenggara acara (event organizer) di acara-acara musik, perusahaan rokok dan perusahaan farmasi. Jenis-jenis usaha tersebut dinilai agresif dalam melakukan promosi sehingga melebihi batas kewajaran dalam biayanya.

"Artinya kalau agresif dalam pengertian yang wajar sih oke-oke saja, wajar kok semua perusahaan harus promosi. Cuma jangan semuanya ditumpangi sebagai biaya promosi," tandasnya.