Bangun Ekosistem Industri Hijau, Investasi Tambang Harus Kondusif

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah didorong menyempurnakan iklim investasi sektor pertambangan agar semakin kondusif. Hal ini penting mengingat komoditas mineral kritis tengah digenjot untuk program hilirisasi dan mendukung ketahanan energi nasional.

Produk mineral kritis kini diproyeksikan menjadi pilar utama ekosistem industri hijau, khususnya untuk mendukung produksi baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo), Fathul Nugroho, mengungkapkan pelaku usaha tambang kerap menghadapi penolakan saat membuka lahan, meski sudah mengantongi izin resmi dari pemerintah pusat.

"Kami juga perlu support dari pemerintah daerah, pertama adalah penciptaan iklim investasi yang kondusif," ujar Fathul dalam acara Energi Mineral Festival 2025 di Hutan Kota Plataran, Jakarta, Kamis (31/7/2025).

Menurutnya, perusahaan pemegang izin tambang biasanya melakukan sosialisasi lebih dahulu sebelum membuka lahan konsesi. Namun, tak jarang muncul aksi penolakan di lapangan.

 "Terkadang kita mau membuka tambang yang merupakan sumber raw material dari hilirisasi. Nah, ini kadang ketika baru melakukan sosialisasi saja sudah ada gerakan-gerakan penolakan di lapangan," sambungnya.

Fathul menegaskan, pelaku usaha sudah mengikuti aturan perizinan, mulai dari izin usaha pertambangan (IUP) eksplorasi dan produksi, izin pengangkutan dan penjualan dari Kementerian ESDM, hingga izin analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Ketua Umum Aspebindo, Anggawira mengungkapkan, terdapat tiga poin utama keterkaitan antara ESG dan minat investor untuk menanamkan modal di sektor pertambangan.

Pertama, investor global kini makin selektif dengan ESG. Hal ini terlihat dari lembaga keuangan besar seperti BlackRock, IFC, atau sovereign wealth fund di Eropa dan Timur Tengah yang mensyaratkan kriteria ESG sebagai syarat dasar investasi. Bahkan, green taxonomy dan sustainability-linked financing kini menjadi norma baru.

Kedua, implementasi ESG disebut mampu menurunkan risiko investasi. Sebagai contoh, tambang yang beroperasi tanpa standar lingkungan dan sosial berisiko mengalami gangguan sosial (social license to operate), konflik agraria, hingga litigasi hukum.

Ketiga, pasar komoditas global juga ESG-oriented. Seperti, pasar Eropa dan Jepang mulai menetapkan standar karbon untuk impor batu bara dan logam. Ke depan, komoditas yang tidak punya jejak karbon rendah atau tidak terlacak asal-usulnya, bisa kehilangan akses pasar.

"Komitmen terhadap ESG dalam industri pertambangan semakin menjadi faktor penentu dalam menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri," kata Anggawira kepada Beritasatu.com, Jumat (1/8/2025).

"Namun pengaruhnya tidak sesederhana 'ya atau tidak', melainkan bersifat selektif dan transformasional," tambahnya.