KEK Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Jakarta, Beritasatu.com - Peran investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai penopang pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas hilirisasi dan produksi industri manufaktur dinilai makin nyata dan signifikan. Dalam hal ini, perkembangan KEK selama kuartal I-2025 menunjukkan tren positif dengan nilai investasi sebesar Rp 17,5 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama 2024 yang mencapai Rp 15,1 triliun. Penyerapan tenaga kerja juga meningkat, dari 9.382 orang menjadi 15.683 orang. Berdasarkan data sementara yang dihimpun hingga akhir Juni 2025, KEK tetap mencatatkan pencapaian positif sepanjang semester I-2025.

Sementara total realisasi investasi kumulatif KEK sejak 2015 hingga Juni 2025 mencapai Rp 286,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 35,2 triliun atau 12,3% berasal dari Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK, sedangkan Rp 251,6 triliun atau 87,7% direalisasikan oleh pelaku usaha Sedangkan sepanjang 2024, nilai investasi mencapai Rp 90,1 triliun, melampaui target sebesar Rp 78,1 triliun.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti yang biasa disapa Winny menjelaskan, berdasarkan data statistik pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025, aktivitas industri manufaktur tercatat meningkat, seiring aktivitas produksi industri manufaktur terutama di KEK dan kawasan industri. Aktivitas tersebut bahkan didata secara langsung oleh BPS.

“Industri yang menggeliat antara lain industri yang berbasis hilirisasi seperti hilirisasi nikel dan bauksit, dengan volume ekspor aluminium yang tumbuh impresif sebesar 67,57%,” ujar Winny dalam penjelasan tertulis pada Senin (11/8/2025).

Di sisi lain, lanjut dia, pergeseran pola konsumsi masyarakat yang kini lebih banyak belanja produk perawatan diri serta makanan dan minuman juga berdampak pada industri kimia, farmasi, dan obat tradisional. BPS mencatat industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 9,39%, sedangkan industri makan minum tumbuh 6,15% dibandingkan kuartal II-2024. Data ini ditangkap BPS melalui Survei Industri Besar Sedang (IBS) dan Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK).

Menurut Winny, aktivitas industri yang masih kuat juga terkonfirmasi dari pertumbuhan penjualan listrik PLN ke segmen industri sebesar 8,55%. Berdasarkan data Prompt Manufacturing Index – Bank Indonesia (PMI BI) dan Survei Kondisi Dunia Usaha (SKDU), aktivitas industri manufaktur pada kuartal II-2025 berada dalam zona ekspansif.

“Kondisi ini disebabkan karena meningkatnya kinerja kegiatan usaha yang tecermin dari peningkatan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha sebesar 11,70%. Selain itu, dari sisi kapasitas produksi juga mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa industri bersiap untuk memenuhi permintaan yang lebih besar,” jelas dia.

Winny menilai, PMI BI lebih dapat menggambarkan kondisi manufaktur di Indonesia dibandingkan Purchasing Manager’s Index (PMI) Standard & Poor's Global Ratings (S&P) karena dari sisi cakupan, PMI BI memiliki keunggulan dengan melibatkan sampel yang lebih besar, yakni sekitar 600 perusahaan menengah dan besar di sektor manufaktur yang tersebar di 34 provinsi.

“Dengan jangkauan yang lebih luas ini, PMI BI dinilai lebih mampu merepresentasikan kondisi industri manufaktur nasional secara menyeluruh dibandingkan PMI S&P Global yang melibatkan sekitar 400 perusahaan,” pungkas dia.

Kontribusi Nyata

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Airlangga Hartarto, menegaskan, KEK telah menunjukkan kontribusi nyata terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan sektor industri.

Kehadiran investasi di KEK diharapkan mampu membuka berbagai pusat perekonomian baru di berbagai daerah, dan memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). KEK merupakan kebijakan strategis pemerintah untuk menjadi pengungkit perekonomian nasional dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8%.

“Kita bersyukur pertumbuhan ekonomi Kuartal II 2025 diluar ekspektasi yaitu sebesar 5,12%. Komponen PMTB atau investasi tumbuh sebesar 6,99%. Kunci dari pertumbuhan ekonomi nasional ke depan ada dua, yang pertama adalah KEK dan yang kedua adalah digitalisasi. Tidak ada pengungkit yang bisa lebih cepat mengakselerasi ekonomi daripada dua sektor tersebut,” tandas dia.

Airlangga berharap, peningkatan investasi di KEK akan berbanding lurus dengan serapan tenaga kerja. Capaian lapangan kerja semester I-2025 di KEK sebesar 20.878 orang 51,8% dari target setahun. 

Mendukung Hilirisasi

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty berpendapat KEK masih bisa berkembang dan sangat mendukung program hilirisasi yang menjadi target pemerintah.

 “Tentunya KEK sangat dibutuhkan karena dia memiliki insentif dan kekhususan yang disiapkan agar pelaku usaha lebih mudah kegiatan usaha,” kata dia pada Senin (11/8/2025).

Sementara itu, agar industri pengolahan bisa menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi, maka harus didukung oleh kawasan industri atau KEK. 

“Saat ini Kementerian Perindustrian sedang menyiapkan rancangan undang-undang mengenai kawasan industri. Seharusnya KEK dilihat lagi peraturannya agar lebih mudah dikembangkan,” ujar Telisa.

Senada dengan Telisa, peneliti Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI Teuku Riefky berpendapat, KEK masih punya ruang untuk tumbuh lebih besar. Tapi, menurut dia, isu sekarang adalah seharusnya pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengandalkan KEK dan hilirisasi, tapi investasi asing yang membuka lapangan kerja dan mendorong alih pengetahuan dan teknologi. 

“Ini perlu perbaikan institusi dan struktural agar iklim investasi kita bersahabat,” jelas dia.

Optimalisasi APBN

Sedangkan  Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto berpendapat, untuk mendorong lebih besar peran swasta lewat investasi, pemerintah harus melakukan optimalisasi APBN, terutama untuk pos-pos anggaran nonrutin strategis, seperti pembiayaan proyek-proyek strategis nasional (PSN)—yang memberikan daya ungkit yang baik dan besar kepada perekonomian secara luas. 

“Ini bisa memperbesar investasi langsung, membuka lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja lebih besar,” papar dia.

Alokasi anggaran dalam APBN, lanjut dia, juga perlu diberi titik berat ke kegiatan-kegiatan yang mampu mendukung kegiatan sektor riil, misalnya alokasi anggaran infrastruktur, konstruksi dan pemukiman yang bersifat padat karya. Upaya menjaga dan meningkatkan daya saing juga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

“Salah satunya dengan menurunkan ICOR sebagai indikator tingkat efisiensi investasi di suatu negara. ICOR Indonesia masih cukup tinggi (berkisar 6) dibandingkan negara-negara ASEAN (berkisar 3,5-4) sehingga kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia meningkat secara persisten,” papar dia.

Menurut Ryan, upaya menurunkan ICOR secara signifikan akan terwujud hanya dengan syarat diterapkannya program aksi pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) secara sungguh-singguh tanpa pandang bulu. 

“Kebutuhan investasi langsung, baik PMDN maupun PMA, harus terus didorong oleh pemerintah untuk dapat memenuhi kebutuhan riil investasi nonpemerintah sehingga mampu menopang pencapaian target pertumbuhan ekonomi di atas 5%, bahkan di atas 6%, di tahun-tahun mendatang,” pungkas dia.