Menkeu Purbaya Diminta Disiplin Kelola Anggaran Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tetap menjaga disiplin fiskal di tengah kebutuhan besar untuk program prioritas pemerintah.

Bhima menilai kedisiplinan dalam pengelolaan fiskal penting sebagai rem terhadap proyek-proyek yang belum mendesak. Bahkan, ia menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap beberapa program inisiatif Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, dan Sekolah Rakyat.

Menurut Bhima, anggaran besar untuk program tersebut sebaiknya ditekan. Prioritas utama, katanya, seharusnya difokuskan pada program yang langsung menyentuh masyarakat, misalnya bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan subsidi upah (BSU).

“Pak Purbaya harus bisa menjaga disiplin fiskal, karena kalau menuruti semua permintaan dari Prabowo, dikhawatirkan fiskalnya akan berdarah dan beban utang terus naik,” ucap Bhima kepada Beritasatu.com, Rabu (11/9/2025).

Selain itu, Bhima mengingatkan agar Purbaya berhati-hati dalam penggunaan skema burden sharing, yakni pembagian beban antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI). Menurutnya, keterlibatan moneter terlalu jauh bisa mengurangi independensi BI sekaligus mengancam stabilitas keuangan.

Bhima menambahkan, Menkeu Purbaya juga perlu mencari cara baru untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama dengan menutup kebocoran di sektor ekstraktif seperti tambang, nikel, batubara, dan sawit.

“Kebijakan pajak yang menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batubara dan windfall profit tax bisa menjadi basis penerimaan negara tanpa mengganggu daya beli masyarakat,” jelas Bhima.

Ia menegaskan strategi penerimaan pajak harus mempertimbangkan daya beli kelompok menengah dan bawah, misalnya dengan menurunkan tarif PPN menjadi 8% dan menaikkan PTKP menjadi Rp 7.000.000 per bulan.

Selain itu, Bhima menilai pajak kekayaan berupa 2% pajak untuk aset orang super kaya mendesak dilakukan guna menekan ketimpangan sekaligus memperbesar penerimaan negara.