Purbaya Minta BPJS Kesehatan Evaluasi agar Tagihan Tak Membengkak
Rabu, 22 Oktober 2025 | 21:28 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar menggunakan anggaran secara lebih efisien. Ia menyoroti masih adanya belanja alat kesehatan yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.
Menurut Purbaya, BPJS Kesehatan masih melakukan pembelian sejumlah alat kesehatan yang kini jarang dipakai, seperti alat bantu pernapasan atau ventilator. Padahal, pengadaan alat tersebut tidak lagi mendesak karena pandemi Covid-19 telah mereda. Akibatnya, banyak alat justru menganggur di fasilitas kesehatan.
“Jadi karena sudah terlanjur dibeli, setiap ada pasien alat itu tetap digunakan, sehingga tagihan klaim ke BPJS menjadi besar,” jelas Purbaya kepada awak media seusai menerima kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron di kantornya, Rabu (22/10/2025).
Purbaya menegaskan, inefisiensi anggaran seperti pembelian alat yang tidak perlu harus dievaluasi. Ia telah meminta kepada direktur utama BPJS Kesehatan agar pengadaan alat benar-benar dilakukan sesuai kebutuhan.
“Namun saya bilang, asses-nya jangan saya, karena saya bukan dokter. Jangan mereka (BPJS) juga tetapi suatu tim yang benar punya keahlian di bidang kedokteran dan rumah sakit,” tutur Menkeu.
Selain itu, Purbaya juga mendorong optimalisasi sistem teknologi informasi (IT) agar pengeluaran anggaran lebih tertata dan tidak terjadi kebocoran.
Ia mencontohkan, sistem IT berbasis artificial intelligence (AI) yang terintegrasi secara nasional dapat mendeteksi adanya potensi kecurangan, termasuk pada penggunaan anggaran obat.
“Itu saya pikir nanti akan menarik ke depannya. Itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purbaya meminta BPJS Kesehatan sebagai lembaga pelayanan publik agar bekerja lebih profesional. Menurutnya, pengawasan berbasis sistem seharusnya dapat berjalan karena BPJS memiliki sekitar 200 pegawai IT.
“Jadi saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan, yang bocor-bocor dibetulin. Terus kalau ada keburukan beli alat yang enggak perlu, dibereskan saja,” pungkas Purbaya.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
AS Sebut Tak Ada Bukti Iran Kembali Tutup Selat Hormuz
B-FILES
Diplomasi Internasional demi Benefit Nasional
Khamami Zada
Negara yang Ikut Berkurban
Timothy Ivan Triyono
Pemadaman Listrik di Surabaya Sempat Ganggu Stasiun dan Fasilitas Umum




