Harga Beras Turun di 33 Provinsi, Mentan: Pemerintah Tak Boleh Puas

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas dan keterjangkauan harga beras agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi di seluruh daerah.

Amran menyebut harga beras di Indonesia menunjukkan tren penurunan dalam beberapa waktu terakhir, hasil dari langkah pengendalian pemerintah yang semakin intensif.

“Harga beras sudah turun di seluruh Indonesia. Tetapi kita tidak boleh puas. Ke depan kontrolnya akan jauh lebih ketat,” ujar Amran dikutip Sabtu (1/11/2025).

Meski harga beras menurun, pemerintah disebut tidak akan lengah dan tetap memperkuat pengawasan untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga.

Menurut Amran, pengawasan dilakukan oleh Badan Pangan Nasional bersama Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras, yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah di seluruh provinsi. Tujuannya agar harga beras tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET).

“Masih ada daerah yang harga berasnya di atas HET, terutama di wilayah timur seperti Papua. Namun ada juga kabar baik, di Merauke harga beras stabil berkat pengembangan food estate,” ujarnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, hingga minggu keempat Oktober 2025, sebanyak 225 kabupaten/kota mencatat penurunan harga beras naik 25,69% dibandingkan minggu pertama bulan yang sama.

Dari total 38 provinsi, 33 provinsi mengalami penurunan harga beras, sedangkan hanya lima provinsi mencatatkan kenaikan. Papua Selatan menjadi daerah dengan penurunan tertinggi, mencapai 1,56%.

Secara nasional, harga beras medium turun 1,65%, dan harga beras premium turun 0,69% dibandingkan bulan September 2025.

Satgas Pengendalian Harga Beras dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 375 Tahun 2025, yang menetapkan struktur pengarah hingga pelaksana di 38 provinsi, dengan koordinasi bersama Satgas Pangan Polri Daerah.

Selain pengawasan, pemerintah juga memperkuat pasokan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan oleh Perum Bulog.

Per 30 Oktober 2025, penyaluran beras SPHP mencapai 564.000 ton, dengan stok Bulog yang masih kuat di angka 3,912 juta ton terdiri atas 3,754 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan sisanya stok komersial.

Sepanjang tahun ini, Bulog telah menyalurkan 1,004 juta ton CBP melalui berbagai program seperti operasi pasar, bantuan pangan, dan penanganan bencana. Pemerintah menargetkan penyaluran ini terus berlanjut hingga akhir 2025 untuk menjaga kestabilan harga beras di seluruh Indonesia.