Thomas Djiwandono di BI, Babak Baru Sinergi Fiskal-Moneter
Selasa, 27 Januari 2026 | 17:45 WIB
Jakarta, Beritasatu.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi mengesahkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2026-2031. Pengesahan dilakukan dalam sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).
Thomas Djiwandono, yang juga dikenal sebagai keponakan Presiden Prabowo Subianto, ditetapkan untuk menggantikan Juda Agung yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan deputi gubernur BI.
Sebelumnya, Thomas Djiwandono telah dinyatakan lolos uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar oleh Komisi XI DPR pada Senin (26/1/2026). Dalam rapat tertutup tersebut, seluruh fraksi di Komisi XI DPR secara bulat menyetujui pencalonan Thomas Djiwandono sebagai deputi gubernur BI.
Era Baru Sinergi Fiskal-Moneter

Terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai deputi gubernur BI dinilai menjadi sinyal dimulainya era baru penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter di tengah tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
Ketidakpastian global akibat fragmentasi ekonomi dunia, meningkatnya ketegangan geopolitik, serta volatilitas arus modal internasional, membuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai perubahan lanskap ekonomi global menuntut peran bank sentral yang lebih adaptif. Bank sentral, menurutnya, tidak lagi cukup hanya berfokus pada stabilitas harga, tetapi juga perlu berkolaborasi secara strategis dengan kebijakan ekonomi nasional.
Ia menegaskan, pandangan lama yang memisahkan secara tegas peran bank sentral dari kebijakan fiskal sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dalam situasi global yang penuh tekanan, kedua kebijakan tersebut harus saling mendukung untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
"Globalisasi semakin terfragmentasi, geopolitik kini menentukan arus modal, dan kebijakan fiskal serta moneter tidak lagi bisa berjalan sendiri,” kata Fakhrul Fulvian dalam catatannya, Selasa (27/1/2026).
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
B-FILES
Diplomasi Internasional demi Benefit Nasional
Khamami Zada
Negara yang Ikut Berkurban
Timothy Ivan Triyono
Jerman vs Pantai Gading: Duel Hidup Mati Penguasa Grup E




