Thomas Djiwandono di BI, Babak Baru Sinergi Fiskal-Moneter

Fakhrul menilai latar belakang Thomas Djiwandono yang berasal dari kebijakan fiskal tidak dapat diartikan sebagai melemahnya independensi Bank Indonesia. Sebaliknya, hal tersebut mencerminkan penyesuaian institusional yang diperlukan untuk memperkuat koordinasi kebijakan di era baru.

“Tantangan saat ini bukan hanya menjaga inflasi, tetapi memastikan stabilitas ekonomi yang mampu mendukung pertumbuhan jangka panjang,” imbuh Fakhrul.

Menurutnya, pengalaman lintas kebijakan menjadi aset penting dalam menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan, menjaga stabilitas nilai tukar, serta mengelola berbagai risiko global yang semakin kompleks.

Dalam jangka pendek, Fakhrul mencatat penguatan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp 16.700 per dolar AS menunjukkan tekanan pasar mulai mereda. Ia juga menyoroti pemaparan Thomas Djiwandono terkait arah kebijakan Bank Indonesia ke depan dalam rapat bersama DPR.

Arah kebijakan tersebut mencakup penguatan tata kelola kebijakan yang kredibel, peningkatan efektivitas instrumen moneter, penguatan ketahanan sistem keuangan, serta percepatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan, termasuk keberlanjutan transformasi keuangan nasional.

Ke depan, Fakhrul menegaskan sinergi kebijakan akan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Pengalaman pascapandemi, menurutnya, menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan pertumbuhan harus berjalan beriringan.

“Bank sentral perlu tetap kredibel, tetapi juga relevan dan adaptif terhadap perubahan ekonomi global,” ujarnya.

Independensi BI Dijamin

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungan penuh atas terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai deputi gubernur BI. Purbaya menilai, latar belakang Thomas sebagai wakil menteri keuangan akan menjadi nilai tambah dalam memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter di Indonesia.

Purbaya mengungkapkan harapannya agar Thomas dapat membawa perspektif fiskal yang komprehensif ke dalam diskusi di dewan gubernur BI, tanpa mengintervensi independensi bank sentral.

"Harapannya, beliau bisa memberi masukan yang lebih kuat dalam kebijakan moneter dengan mempertimbangkan concern-concern di sektor fiskal. Apabila pemikirannya lebih luas, diskusi kebijakan moneter akan semakin kaya," ujar Purbaya di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).