Manajemen Stok Buruk Jadi Biang Lonjakan Harga Pangan Setiap Ramadan

Jakarta, Beritasatu.com - Lonjakan harga pangan yang rutin terjadi setiap Ramadan dan Lebaran kembali menjadi sorotan. Center of Economics and Law Studies (Celios) menilai persoalan utama adalah lemahnya manajemen stok pangan, sehingga kenaikan permintaan tahunan yang dapat diprediksi tidak diimbangi dengan kesiapan pasokan.

Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, mengatakan peningkatan permintaan pangan menjelang Ramadan dan Lebaran merupakan pola tahunan yang seharusnya menjadi dasar perencanaan kebijakan stabilisasi harga pemerintah.

“Kenaikan harga terjadi karena ada kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan meningkat hampir setiap kali memasukin Ramadan–Lebaran,” ujar Huda saat dihubungi Beritasatu.com, Selasa (17/2/2026).

Meski permintaan meningkat, Huda menekankan tantangan sebenarnya ada di sisi penawaran, terutama pada ketidaksiapan stok pangan di pasar saat kebutuhan masyarakat melonjak.

“Tantangan utama dalam menjaga stabilitas harga komoditas adalah manajemen stok,” kata Huda.

Ia menilai pengelolaan stok pangan strategis di Indonesia masih lemah. Klaim ketersediaan stok yang sering disampaikan pemerintah tidak selalu sesuai kondisi nyata di lapangan. Akibatnya, intervensi dilakukan terlambat, sehingga ruang kebijakan menjadi terbatas.

“Manajemen stok pangan strategis di Indonesia masih bermasalah, di mana klaim pemerintah tinggi, tetapi di lapangan terjadi kekurangan stok hingga harga tinggi. Jadi ketika ingin melakukan intervensi sudah terlambat,” ujarnya.

Padahal, pemerintah telah memiliki berbagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga, termasuk melalui BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food. Dengan perencanaan yang baik, pelepasan stok ke pasar maupun pengisian kembali bisa dilakukan sebelum harga melonjak.

“Kapan harus mengeluarkan, kapan harus melakukan re-stock itu salah satu manajemen stok yang harus dilakukan,” kata Huda.

Selain stok fisik, Huda juga menyoroti lemahnya perencanaan berbasis data. Neraca komoditas dianggap belum optimal karena perbedaan data antar kementerian dan lembaga (K/L).

“Kadang data yang digunakan oleh Kementan dan Kemendag ataupun K/L lainnya berbeda. Efeknya ada selisih kebutuhan impor dengan jumlah yang diekspor. Bisa terjadi over supply atau excess demand,” ujarnya.

Ketidaksinkronan data ini berisiko membuat kebijakan impor, distribusi, dan pelepasan stok tidak tepat sasaran. Padahal, kebijakan tersebut sangat penting untuk menahan gejolak harga saat permintaan meningkat tajam.

Huda menegaskan, tanpa perbaikan serius pada manajemen stok dan perencanaan pasokan berbasis data valid, lonjakan harga pangan akan terus terjadi setiap Ramadan dan Lebaran, menekan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan menengah ke bawah.

“Intervensinya bukan dari sisi netralisir permintaan, tetapi dari sisi penawaran, seperti manajemen stok dan sebagainya,” tegas Huda.