Penutupan Selat Hormuz Tak Lantas Buat RI Kehabisan BBM

Jakarta, Beritasatu.com – Penutupan Selat Hormuz akibat konflik geopolitik di Timur Tengah tidak serta-merta membuat Indonesia kehabisan bahan bakar minyak (BBM). Pasalnya, porsi pasokan minyak Indonesia yang melewati jalur tersebut relatif kecil dan masih terdapat alternatif rute pengiriman.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan sekitar 80% pasokan minyak Indonesia tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.

“Artinya sekitar 80% pasokan minyak nasional tidak bergantung pada jalur tersebut,” ujar Komaidi dalam Energy Iftar Forum 2026 yang diselenggarakan Aspebindo, Rabu (11/3/2026).

Menurut Komaidi, jika Selat Hormuz benar-benar tidak dapat dilalui, pengiriman minyak masih dapat dilakukan melalui rute alternatif meskipun dengan konsekuensi biaya logistik dan asuransi yang lebih tinggi.

“Kalaupun Selat Hormuz tidak bisa dilewati, kita masih memiliki jalur alternatif. Konsekuensinya memang biaya logistik dan asuransi akan meningkat, tetapi dari sisi ketersediaan stok tetap cukup,” ujarnya.

Ia menambahkan porsi pasokan minyak Indonesia yang melewati Selat Hormuz berada di bawah 20%. Dengan demikian, gangguan di jalur tersebut tidak akan langsung mengganggu pasokan energi nasional secara signifikan.

Komaidi juga menilai kesiapan pasokan energi nasional menjelang Ramadan dan Idulfitri berada dalam kondisi aman meskipun konflik di Timur Tengah masih memanas.

Hal ini sejalan dengan sinyal positif yang disampaikan pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pertamina melalui Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (RAFI) terkait kesiapan distribusi energi di berbagai wilayah.

“Pemerintah bersama sejumlah pemangku kebijakan sudah memberikan sinyal positif bahwa kesiapan di berbagai titik sangat baik. Karena itu masyarakat tidak perlu khawatir menjelang Ramadan dan Idulfitri,” kata Komaidi.

Ia juga menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai stok BBM nasional yang berada di kisaran 20 hari. Menurutnya, angka tersebut telah menjadi standar operasional sejak Indonesia menjadi negara pengimpor bersih minyak (net importer) pada periode 2003–2004.

Komaidi menjelaskan stok operasional sekitar 20 hari bukan berarti pasokan minyak akan langsung habis pada hari berikutnya. Angka tersebut lebih menggambarkan kapasitas penyimpanan (storage) yang dimiliki Indonesia dengan kondisi fiskal dan infrastruktur saat ini.

Sebagai perbandingan, beberapa negara memiliki kapasitas cadangan lebih besar, seperti Australia sekitar 50 hari, Jepang hampir 200 hari, dan Korea Selatan sekitar 190 hari. Perbedaan tersebut sangat bergantung pada kemampuan fiskal serta infrastruktur penyimpanan masing-masing negara.

“Artinya memang tergantung kapasitas fiskal dan juga infrastrukturnya. Kalau infrastrukturnya tidak ada, mau ditambah stok pun tidak ada tempat untuk menyimpan,” katanya.

Ia menambahkan sejak Indonesia menjadi net importer pada 2003–2004 dengan stok operasional sekitar 20–25 hari, pasokan energi nasional tetap berjalan dengan baik. Aktivitas masyarakat, termasuk mobilitas besar seperti mudik Lebaran, juga tetap berlangsung lancar.

"Katakanlah Selat Hormuz sama sekali tidak bisa dilewati, kita masih ada alternatif jalur. Jadi kita bisa memutar untuk sampai ke Indonesia. Konsekuensinya biaya logistik bertambah, biaya asuransi bertambah. Tetapi kalau masalah stok pasti cukup," pungkas Komaidi.