Lapor Pajak di Estonia Cuma 5 Menit, Beda dengan Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com - Di Estonia, pelaporan pajak kerap disebut sebagai “olahraga nasional”. Prosesnya cepat, sederhana, dan sepenuhnya digital, sehingga sebagian besar masyarakatnya dapat menyelesaikannya hanya dalam waktu tiga hingga lima menit.

Kondisi tersebut berbeda dengan Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa baru-baru ini dilaporkan membutuhkan bantuan saat melaporkan pajaknya melalui Coretax System. Pemerintah pun memperpanjang batas pelaporan dari 31 Maret 2026 menjadi hari ini, Kamis (30/4/2026), setelah realisasi pelaporan baru mencapai sekitar 60% dari target 15 juta SPT.

Estonia selama ini dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat digitalisasi paling maju di dunia. Hampir seluruh layanan publik tersedia secara daring. Warga menggunakan identitas digital yang aman untuk mengakses berbagai layanan, mulai dari pemilu, catatan kesehatan, hingga program diskon belanja.

Menurut Johanna-Kadri Kuusk, seorang penasihat transformasi digital di e-Estonia Briefing Centre, manfaat terbesar dari layanan pemerintah digital adalah efisiensi waktu.

“Layanan digital memberikan waktu kembali kepada masyarakat karena mereka tidak perlu menghadapi dokumen fisik, antrean panjang, atau proses yang rumit. Waktu tersebut bisa dimanfaatkan untuk keluarga, kesehatan, atau pekerjaan,” ujarnya kepada The Jakarta Globe dalam kunjungan media ke Estonia baru-baru ini.

Ia menambahkan, layanan digital juga meningkatkan aksesibilitas. Dengan sistem yang terotomatisasi, lebih banyak masyarakat dapat mengakses layanan. Pemerintah juga dapat secara proaktif menawarkan layanan kepada warga.

Transformasi digital Estonia dimulai sejak lama. Pada 1997, program Tiger Leap diluncurkan untuk menghadirkan komputer dan akses internet di sekolah. Pada 2000, seluruh sekolah telah memiliki komputer, dan setahun kemudian terhubung dengan internet, menciptakan fondasi kuat bagi pengembangan digital di masa depan.

Pada 2024, Estonia semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin digital global dengan menyediakan 100% layanan pemerintah secara daring, termasuk pemilu, pendaftaran bisnis, hingga layanan kesehatan. Layanan terakhir yang didigitalisasi adalah perceraian.

Kini, Estonia memasuki tahap berikutnya dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) yang dikenal sebagai “Kratt”, terinspirasi dari makhluk mitologi yang dapat membantu pemiliknya, tetapi juga berisiko jika tidak dikendalikan.

Konsep ini mencerminkan bahwa AI dapat sangat bermanfaat, tetapi tetap memiliki risiko. Di sektor publik, Estonia telah menggunakan AI dalam lebih dari 2.000 kasus, mulai dari membantu dokter menganalisis data medis hingga memproses dokumen pengadilan, meski keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. AI juga dimanfaatkan di sektor pertanian dan kehutanan, seperti mengidentifikasi tanaman melalui citra satelit atau mendeteksi satwa dari rekaman kamera.

Skala Jadi Tantangan Indonesia

Bagi Indonesia, meniru Estonia bukan hal mudah. Kedua negara memiliki perbedaan signifikan. Estonia berpenduduk sekitar 1,3 juta jiwa dengan wilayah relatif kecil, sementara Indonesia memiliki lebih dari 275 juta penduduk yang tersebar di wilayah kepulauan yang luas.

Namun demikian, Indonesia mulai bergerak ke arah yang sama melalui digitalisasi layanan publik. Tantangan utama saat ini adalah integrasi sistem yang masih terbatas, di mana berbagai institusi menggunakan platform berbeda dan data belum sepenuhnya tersinkronisasi.

Imam Abdul Rahman, warga Indonesia yang telah tinggal di Estonia selama lebih dari tiga tahun, menilai perbedaan utama terletak pada efisiensi. Di Estonia, berbagai layanan terhubung secara otomatis, termasuk data keuangan yang langsung terintegrasi dengan sistem pelaporan pajak.

“Pengajuan bantuan sangat sederhana dan tidak perlu datang ke kantor. Di Indonesia, masyarakat masih harus membawa dokumen dan datang langsung. Di Estonia, saya hampir tidak pernah ke bank karena semuanya bisa dilakukan secara online,” ujarnya.

Ia juga mengaku tidak mengalami gegar budaya dalam beradaptasi dengan sistem digital Estonia. Bahkan, ia menilai sistem tersebut lebih praktis dibandingkan dengan negara maju lain seperti Jepang, serta relatif aman karena kasus kebocoran data jarang terjadi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintah cukup tinggi.

Duta Besar Indonesia untuk Finlandia dan Estonia, Ibnu Wahyutomo, mengatakan salah satu pelajaran penting bagi Indonesia adalah meningkatkan koordinasi antarinstansi pemerintah.

Namun, ia menegaskan bahwa ukuran dan kondisi geografis Indonesia menjadi tantangan tersendiri.

“Diperlukan infrastruktur yang lebih baik serta peningkatan literasi digital di kalangan aparatur sipil negara. Indonesia tidak hanya perlu belajar dari Estonia, tetapi juga dari negara lain dengan kondisi yang lebih serupa,” ujarnya.