Konpers APBN Ditunda, Defisit Tembus Rp 240 Triliun Per Maret 2026

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Keuangan Republik Indonesia menunda konferensi pers APBN KiTa periode Maret 2026 yang semula dijadwalkan pada akhir April. Agenda tersebut kini dijadwalkan ulang menjadi Rabu (6/5/2026).

Awalnya, paparan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) direncanakan berlangsung secara luring pada Rabu (29/4/2026) di gedung Djuanda I. Namun, agenda tersebut dibatalkan dan informasi kinerja fiskal hanya sempat dipublikasikan melalui siaran pers serta materi presentasi di situs resmi Kemenkeu.

Pada keterangan resminya, Kemenkeu melalui Biro Komunikasi dan Layanan Informasi meminta media untuk sementara menurunkan materi yang telah beredar. Hal ini dilakukan karena konferensi pers resmi akan disampaikan pada jadwal baru.

Dari data yang sempat beredar, kondisi keuangan negara hingga 31 Maret 2026 menunjukkan APBN mengalami defisit sebesar Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Di sisi pendapatan, realisasi mencapai Rp 574,9 triliun atau 18,2% dari target APBN, tumbuh 10,5% secara tahunan. Penerimaan perpajakan menjadi penopang utama dengan realisasi Rp 462,7 triliun, naik 14,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara lebih rinci, penerimaan pajak tercatat Rp 394,8 triliun atau tumbuh 20,7% secara tahunan. Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp 67,9 triliun, meski masih mengalami kontraksi 12,6%. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp 112,1 triliun.

Dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp 815,0 triliun atau 21,2% dari pagu APBN, meningkat 31,4% secara tahunan. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp 610,3 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp 204,8 triliun.

Salah satu program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), telah menyerap anggaran sebesar Rp 70,2 triliun hingga 27 April 2026. Program ini menjangkau 61,96 juta penerima dan melibatkan 27.735 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kemenkeu menegaskan bahwa kinerja APBN hingga akhir Maret 2026 menunjukkan kondisi fiskal Indonesia tetap kuat dan sehat. APBN juga dinilai berperan penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global.