Dony Oskaria Pastikan Transformasi BUMN Punya Kepastian Hukum

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menegaskan, proses transformasi dan penataan ulang badan usaha milik negara (BUMN) beserta anak usahanya dilakukan dengan mengedepankan kepastian hukum, tata kelola yang baik, serta mitigasi risiko yang terukur.

“Transformasi BUMN tidak hanya berfokus pada penguatan bisnis, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan dengan kepastian hukum, tata kelola yang baik, dan mitigasi risiko yang terukur,” ujar Dony dikutip dari Antara, Selasa (12/5/2026).

Untuk memperkuat aspek hukum dalam proses penataan BUMN, BP BUMN dan Danantara Indonesia menggelar focus group discussion (FGD) bertajuk Perspektif Hukum atas Strategic Alignment Program Penataan BUMN & Anak Usaha BUMN: Kepastian Hukum, Tata Kelola, dan Mitigasi Risiko di Wisma Danantara Indonesia.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pejabat lintas institusi, di antaranya Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Narendra Jatna, serta Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Manthovani.

Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai aspek hukum dalam proses streamlining dan transformasi BUMN maupun anak usaha BUMN.

Melalui diskusi tersebut, pemerintah dan para pemangku kepentingan mendorong terciptanya kepastian hukum, penguatan good corporate governance (GCG), serta penerapan mitigasi risiko yang lebih terukur dalam setiap proses transformasi korporasi.

FGD juga menjadi ruang dialog antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengelola BUMN untuk menyamakan pandangan terkait implementasi kebijakan strategis penataan BUMN.

Dengan adanya kesamaan perspektif tersebut, proses transformasi BUMN diharapkan dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan memiliki dasar regulasi yang kuat dalam menghadapi tantangan bisnis global.

BP BUMN dan Danantara Indonesia juga menegaskan komitmennya memperkuat sinergi lintas lembaga agar pengelolaan BUMN dilakukan secara profesional, prudent, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Melalui kolaborasi dengan kementerian, aparat penegak hukum, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, pemerintah berharap transformasi BUMN mampu meningkatkan daya saing perusahaan negara di tingkat global sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.