4.000 Rumah PNS akan Dibangun di Sultra
Minggu, 1 Juli 2012 | 14:06 WIB
Rumah-rumah PNS dan MBR itu akan dibangun dengan sistem rumah cetak
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bersama Pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, akan membangun sebanyak 4.000 rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lahan yang disiapkan untuk pembangunan rumah dengan sistem cetak tersebut seluas 43 hektare (ha).
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menyatakan, rumah-rumah PNS dan MBR itu akan dibangun dengan sistem rumah cetak, sehingga proses pembangunan lebih cepat dan murah. Sistem rumah cetak ini dinilai dapat membantu daerah mengurangi jumlah backlog.
"Saya harap perumahan PNS dan masyarakat di Kabupaten Muna ini bisa lebih cepat selesai dibangun. Kami juga siap membantu para PNS dan masyarakat agar bisa memilikinya dengan memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga angsurannya lebih murah," kata dia dalam keterangan resmi yang diterima, hari ini.
Bupati Muna Burhanuddin menambahkan, penyediaan rumah bagi masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Karena itu, pihaknya menyediakan lahan seluas 4.000 hektare untuk pembangunan rumah bagi PNS dan MBR.
"Kami telah menyediakan lahan seluas 43 hektare di daerah Motewe, Kecamatan Lasalepa, untuk lokasi pembangunan sekitar 4.000 rumah PNS," ujarnya.
Menurut dia, dari 9.000 PNS yang ada, sekitar 60 persen belum memiliki rumah. Adapun dari hasil survei dan data di lapangan juga masih banyak rumah milik masyarakat yang kondisinya tidak layak huni.
Bangunan rumah untuk PNS di Kabupaten Muna akan dibangun berukuran 36 meter persegi dengan luas tanah sekitar 100-200 meter persegi. Harga jualnya diperkirakan hanya Rp35 juta per unit.
Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) bersama Pemerintah Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, akan membangun sebanyak 4.000 rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Lahan yang disiapkan untuk pembangunan rumah dengan sistem cetak tersebut seluas 43 hektare (ha).
Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menyatakan, rumah-rumah PNS dan MBR itu akan dibangun dengan sistem rumah cetak, sehingga proses pembangunan lebih cepat dan murah. Sistem rumah cetak ini dinilai dapat membantu daerah mengurangi jumlah backlog.
"Saya harap perumahan PNS dan masyarakat di Kabupaten Muna ini bisa lebih cepat selesai dibangun. Kami juga siap membantu para PNS dan masyarakat agar bisa memilikinya dengan memanfaatkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sehingga angsurannya lebih murah," kata dia dalam keterangan resmi yang diterima, hari ini.
Bupati Muna Burhanuddin menambahkan, penyediaan rumah bagi masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Karena itu, pihaknya menyediakan lahan seluas 4.000 hektare untuk pembangunan rumah bagi PNS dan MBR.
"Kami telah menyediakan lahan seluas 43 hektare di daerah Motewe, Kecamatan Lasalepa, untuk lokasi pembangunan sekitar 4.000 rumah PNS," ujarnya.
Menurut dia, dari 9.000 PNS yang ada, sekitar 60 persen belum memiliki rumah. Adapun dari hasil survei dan data di lapangan juga masih banyak rumah milik masyarakat yang kondisinya tidak layak huni.
Bangunan rumah untuk PNS di Kabupaten Muna akan dibangun berukuran 36 meter persegi dengan luas tanah sekitar 100-200 meter persegi. Harga jualnya diperkirakan hanya Rp35 juta per unit.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti yang terbaru di WhatsApp Channel Beritasatu
Bagikan
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
Dalami Nilai Investasi PPT ET, KPK Periksa Dirut PT CEP
HUKUM & HANKAM
Arjuna, Sapi Berbobot 1,18 Ton Asal Palembang Jadi Kurban Prabowo
SUMATERA SELATAN
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ARTIKEL TERPOPULER
1
2
Kemenkomdigi: Kami Akan Terus Perang Melawan Judi Online!
SUMATERA UTARA
5
B-FILES
Polisi Temukan Senjata Tajam di TKP Mahasiswi Unpad Dilindas Motor




