Bos BKPM: Hantu Berdasi Jadi Tantangan Investasi Mangkrak

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan investasi mangkrak sepanjang 2019 mencapai Rp 708 triliun. Hingga kini BKPM, baru berhasil mengeksekuai sebesar Rp 189 triliun. Masalah ini disebabkan oleh arogansi sektoral antara Kementerian/Lembaga (K/L), tumpang tindih aturan pusat dan daerah serta masalah di lapangan.

"Banyak masalah hantu di lapangan, hantu-hantu berdasi yang ganggu investasi. Ini dapat diselesaikan oleh orang-orang yang pernah menjadi bagian dari kelompok itu. Karena saya pernah tahu itu, maka saya bisa selesaikan," jelas Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Rakornas Investasi di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Ia mengatakan bahwa penyelesaian masalah investasi tak hanya cukup melalui pendekatan regulasi di lapangan.

Hambatan investasi mangkrak juga terkait pemberian stempel. Fenomena ini sebenarnya hambatan yang sederhana, namun sangat mengganggu. Menurutnya ketika kepala daerah sudah menandatangani izin, tapi staf yang mengurus stempel tidak ada, maka harus menunggu waktu lagi.

"Gubernur, Bupati, Wali Kota, saya tahu mereka ini baik tapi kadang-kadang suratnya sudah diteken, cap suratnya belum datang, staf pegang cap surat. Jadi kewenangan pemegang cap surat dengan bupati yang teken surat kadang-kadang sama. Ini problemnya," kata Bahlil Lahadalia.

Selain itu, investasi mempunyai peran penting bagi pertumbuhan ekonomi, dimana investasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan berimbas pada kepastian pendapatan dan peningkatan konsumsi masyarakat.

Adapun sebagai tindak lanjut Inpres No 7/2019 dalam rangka percepatan kemudahan berusaha, saat ini telah ada pejabat penghubung K/L yang ditempatkan di BKPM.

Sehingga setelah perusahaan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), investor tidak perlu berkeliling ke K/L untuk mendapatkan notifikasi, termasuk urusan insentif fiskal seperti Tax Holiday, Tax Allowance, dan pembebasan bea masuk impor barang modal.