Penembakan WNI di Malaysia Picu Kecaman Keras, DPD Minta Pemerintah Bertindak Tegas

Lhokseumawe, Beritasatu.com – Sebanyak dua orang warga Aceh bersama sejumlah warga Indonesia (WNI) lainnya menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025).

Insiden penembakan WNI di Malaysia ini menuai perhatian publik, terutama setelah video amatir yang direkam salah seorang pekerja migran di kapal motor tersebut viral. Rekaman tersebut menunjukkan kondisi para WNI yang terjebak dan tidak berdaya di atas kapal tongkang saat ditembaki oleh petugas APMM. 

Sebelumnya, kapal mereka sempat diadang dan ditabrak oleh kapal milik APMM. Video tersebut juga memperlihatkan salah seorang korban yang terluka parah akibat tembakan di bagian punggung hingga tembus ke dada. 

Dari total 29 orang di kapal motor tersebut, enam orang menjadi korban tembakan, termasuk seorang warga Riau yang tewas dan dua warga Aceh yang mengalami luka tembak.

Menanggapi insiden penembakan WNI di Malaysia ini, anggota DPD asal Aceh, Sudirman, meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah tegas. Ia menilai tindakan APMM merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius.

Menurut Sudirman, kapal motor yang membawa para WNI berhasil melarikan diri setelah penembakan dan merapat ke kawasan hutan bakau di daerah Banting, Selangor, Malaysia. Para korban luka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Serdang di Selangor oleh tekong kapal.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan telah mengajukan protes diplomatik kepada pemerintah Malaysia dan meminta agar insiden ini diinvestigasi secara menyeluruh. Diharapkan, pemerintah Malaysia dapat memberikan penjelasan dan memastikan keadilan bagi para korban.

Insiden penembakan WNI di Malaysia ini menjadi pengingat akan perlunya perlindungan lebih baik bagi pekerja migran Indonesia, terutama yang berisiko tinggi mengalami kekerasan atau pelanggaran HAM selama bekerja di luar negeri. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan upaya diplomasi dan perlindungan hukum demi melindungi warganya.