Prabowo Ajak Kampus Top Inggris Buka Cabang di Indonesia

Jakarta, Beritasatu.com –  Presiden Prabowo Subianto membuka peluang kerja sama strategis dengan sejumlah universitas terkemuka di Inggris untuk mendirikan kampus cabang di Indonesia. Inisiatif besar ini terungkap dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden ke Inggris pada awal tahun 2026.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa salah satu agenda utama Presiden adalah memperkuat sektor pendidikan tinggi dan teknologi nasional.

"Ada agenda dari Bapak Presiden untuk menjajaki kerja sama dengan beberapa universitas terkemuka di Inggris," ujar Prasetyo Hadi kepada awak media di Istana Kepresidenan, Senin (19/1/2026).

Pemerintah secara spesifik mengincar kolaborasi dengan universitas yang tergabung dalam Russell Group. Grup ini merupakan asosiasi 24 universitas riset publik bergengsi di Britania Raya, seperti University of Oxford, Cambridge, hingga Imperial College London.

"Adanya kerja sama bilamana memungkinkan membuka kampus-kampus baru di Indonesia," tambah Prasetyo.

Langkah ini diambil guna mengakselerasi kemajuan Indonesia di bidang-bidang krusial. Fokus utamanya mencakup pengembangan ilmu pengetahuan (sains), teknologi, serta pendidikan kedokteran demi mengejar ketertinggalan standar global.

Selain pendidikan, agenda diplomasi Presiden Prabowo juga menyentuh isu lingkungan hidup. Saat bertemu dengan Raja Charles III, kedua pemimpin membahas rencana serius mengenai perlindungan satwa endemik di Tanah Rencong.

"Ada agenda pembicaraan mengenai rencana konservasi perlindungan gajah di Provinsi Aceh," tutur Prasetyo.

Proyek ini berkaitan erat dengan langkah Prabowo delapan bulan lalu yang telah menyerahkan konsesi hutan atas nama PT Tusam Hutani Lestari kepada negara. Lahan tersebut kini disiapkan untuk dialihfungsikan menjadi koridor konservasi satwa gajah.

"Yakni itu atas kerja sama dengan Raja Charles," jelasnya.

Kunjungan ini juga mencakup pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer. Keduanya dijadwalkan menandatangani Maritime Partnership atau kemitraan kelautan yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat kecil.

Kerja sama ini difokuskan pada pengadaan dan pembangunan kapal-kapal tangkap ikan modern bagi nelayan Indonesia. Meskipun sempat tertunda dari jadwal semula pada Desember tahun lalu, realisasi kesepakatan ini tetap menjadi prioritas di bulan Januari ini.

"Sebetulnya, sesuai dengan rencana awal, pertemuan ini akan berlangsung di bulan Desember tahun yang lalu, tapi karena sesuatu hal, jadwal mundur di bulan Januari," pungkas Prasetyo.