Diteken Prabowo, RI Resmi Gabung Dewan Perdamaian Gaza Bentukan Trump

Davos, Beritasatu.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani peluncuran board of peace (BOP) atau Dewan Perdamaian Gaza, forum internasional bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal itu berlangsung di sela ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Congress Hall, Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026) siang waktu setempat.

Melalui penandatanganan tersebut, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo memastikan bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza untuk mendukung terciptanya stabilitas dan perdamaian di Palestina.

Dalam kesempatan itu, Prabowo hadir bersama tujuh pemimpin negara lainnya, yakni presiden Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, serta Uni Emirat Arab (UAE). Prabowo tampil mengenakan setelan jas biru dipadu peci hitam, dan sempat bersalaman dengan Presiden AS Donald Trump saat memasuki ruang acara.

Seusai penandatanganan dokumen peluncuran BOP, Prabowo menegaskan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza merupakan momentum penting dan bersejarah bagi upaya perdamaian di wilayah tersebut. “Saya kira ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza,” ujar Prabowo, Kamis.

Menurut Prabowo, kondisi kemanusiaan di Gaza saat ini menunjukkan perkembangan positif seiring derasnya bantuan internasional yang mulai masuk ke wilayah tersebut. “Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar masuk, sudah masuk,” katanya.

Prabowo juga menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam forum tersebut. “Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta,” tambahnya.

Diketahui, keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza dimaksudkan untuk memastikan proses transisi di wilayah tersebut tetap mengarah pada solusi dua negara (two state solution), bukan menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak-hak dasar rakyat Palestina.

Melalui partisipasinya di Dewan Perdamaian, Indonesia akan terus menyuarakan posisi prinsipil, antara lain penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, kelancaran akses bantuan kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil Palestina yang sah dan legitimate sesuai hukum internasional.